Lemkapi Sebut Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum

Revisi UU Kejaksaan menuai pro dan kontra.

Sebagian pihak, revisi UU Kejaksaan dikhawatirkan akan memberikan kewenangan berlebih terhadap Kejaksaan.

Ada sejumlah pasal dalam UU Kejaksaan yang dinilai telah memberi kewenangan luas terhadap jaksa.

Di antaranya Pasal 30B yang menyebutkan Jaksa memiliki kewenangan dalam bidang intelijen, seperti menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

Selain itu, Pasal 8 Ayat 5, menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Serta ada sejumlah pasal lainnya yang dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia dan membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa.

Kemudian terkait asas dominus litis atau pengendali perkara pun menjadi sorotan.

Asas dominus litis adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan jalannya suatu perkara pidana.

Asas ini berlaku dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengaturan tentang asas dominus litis atau pengendali perkara yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana tidak diatur gamblang dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Padahal dalam praktik di banyak negara, jaksa kerap terlibat dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan.

Sebab, jaksa memang berfungsi sebagai pengendali dan mensupervisi kerja-kerja penyidik (pengendali perkara).

Baca juga: IPW Soroti Penerapan Asas Dominus Litis di RUU KUHAP, Berpotensi Timbulkan Arogansi Lembaga

Karenanya, penting pengaturan asa dominus litis diatur dalam Rancangan KUHAP mendatang.  (Tribunnews.com/ adi/ glery)