Bahlil Tegaskan Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028 Sesuai Rencana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menanggapi kabar anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya, saat ini target Presiden RI Prabowo Subianto memindahkan ibu kota ke IKN tidak akan berubah. Rencananya, ibu kota tetap akan pindah ke IKN pada 2028 mendatang.

"Menyangkut dengan IKN ya, IKN ini setau kami sampai dengan sekarang, tetap target bapak presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru. Di IKN, sudah pindah," ujar Bahlil dalam Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana dan Otorita Pastikan Pembangunan Tetap Jalan

Dijelaskan Bahlil, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan. Namun, dia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.

"Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di kementerian PU," jelasnya.

"Jadi kami nggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Gak juga. Nah, ya gitu," tutupnya.

Sebelumnya, Progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) nampaknya akan tersendat. Hal ini lantaran, anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo membenarkan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir. 

Hal ini disampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody.

Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain. 

Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024.

Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.

Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.

Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun. 

Baca juga: VIDEO Istana Buka Suara Soal Anggaran Pembangunan IKN: Jika Diblokir, Bukan Berarti Tidak Ada

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. 

Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto Yang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN). 

Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.

Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur memang mengalami pemangkasan.

Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN. 

“Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini," ujar AHY.

AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negara yang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan urgensi pembangunan.

"Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu," jelasnya.

Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung. 

Nantinya, pemerintah bisa memilih mana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

“Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkan kesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunan berbagai projek lainnya," jelasnya.

"Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasuk juga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua," imbuhnya.

Baca juga: Istana Pastikan Prabowo Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Dananya Sudah Disiapkan Rp48 Triliun

Tanggapan Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Hasan Nasbi membantah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo yang menyebut anggaran pembangunan IKN sudah tidak ada.

Menurutnya, anggaran IKN yang kini sedang diblokir bukan berarti anggarannya tidak tersedia. Akan tetapi, anggaran itu masih belum dibuka untuk dipakai pembangunan IKN.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN," ujar Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Baca juga: Istana Pastikan Prabowo Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Dananya Sudah Disiapkan Rp48 Triliun

Hasan menegaskan komitmen Presiden Prabowo tidak berubah mengenai pembangunan IKN. Dia mengatakan pembangunannya akan tetap dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan.

"Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan menuturkan bahwa dana yang sudah disiapkan pemerintah untuk membangun IKN sebesar Rp 48 triliun untuk 5 tahun ke depan. Dia menyebut uang itu akan digunakan pembangunan gedung legislatif, yudikatif hingga pusat pemerintahan.

"Kalau tidak salah Rp48 T komitmen selama 5 tahun ke depan. Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," pungkasnya.