Tim Hukum Merah Putih: Menteri yang Bikin Gaduh dan Tidak Pro Rakyat Harus Mundur

Tim Hukum Merah Putih: Menteri yang Bikin Gaduh dan Tidak Pro Rakyat Harus Mundur

Willy Widianto/Tribunnews.com
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan yang tergabung dalam Tim Hukum Merah Putih (THMP) menyatakan apresiasi mereka atas pesan Presiden Prabowo Subianto terhadap bawahannya dalam bekerja untuk rakyat. 

Sebagai informasi, THMP adalah relawan pendukung Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden 2024 lalu.

Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi SH MH, menilai, hal itu memang komitmen pemerintahan Prabowo - Gibran sejak saat kampanye untuk mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara.

"Kami bangga terhadap sikap tegas Presiden Prabowo yang selalu mewanti-wanti para pembantunya agar konsisten bekerja untuk kepentingan rakyat," kata Suhadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Semua menteri dan kepala lembaga itu, imbuhnya harus melayani rakyat.

"Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Pemerintahan Prabowo - Gibran bekerja tulus demi memajukan bangsa dan negara, bukan sekadar pencitraan apalagi tebar pesona," katanya.

"Jangan bikin gaduh di masyarakat, apalagi bikin sengsara rakyat, ini baru awal pemerintahan Prabowo - Gibran, jadi mulailah pengabdian untuk rakyat dengan baik," pintar Suhadi.

Ia minta kepada para menteri ataupun kepala lembaga negara yang tidak mampu bekerja dan mencoreng citra pemerintah untuk segera mundur, supaya diganti orang yang bisa kerja dan benar-benar ingin mensejahterakan rakyat.

"Jangan bicara pencitraan, karena waktunya kerja kerja dan kerja buat rakyat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memimpin bangsa dan negara ini.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan," tegas Prabowo Subianto kepada wartawan, usai menghadiri Harlah NU, di Istora Senayan Jakarta.

"Presiden harus me-reshuffle pembantunya yang bikin gaduh dan kebijakannya tidak prorakyat," kata Suhadi.

Presiden Isyaratkan Reshuffle

Adapun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tanggapan ihwal peluang melakukan reshuffle kabinet setelah 100 hari masa kerja pemerintahannya.

Prabowo mengatakan, dia akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.