Pagar Laut 30 Km di Tangerang
Menteri KKP Bakal Sampaikan Hasil Investigasi Polemik Pagar Laut kepada DPR RI Pekan Depan
Pemaparan hasil investigasi itu merupakan kesepakatan atau kesimpulan dalam raker Komisi IV DPR dengan Menteri KKP yang digelar 23 Januari lalu.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, disebut akan menyampaikan hasil investigasinya terkait kasus atau polemik munculnya pagar bambu di perairan Tangerang kepada Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, penyampaian hasil investigasi itu akan disampaikan dalam rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPR dengan Menteri KKP Sakti Wahyu, pekan depan.
Baca juga: Soroti Polemik Pagar Laut hingga Gas Elpiji 3 Kg, Buruh Minta Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
Kata dia, pemaparan hasil investigasi itu merupakan kesepakatan atau kesimpulan dalam raker yang digelar 23 Januari lalu.
"Ada dua secara garis besarnya. Pertama, meminta KKP itu untuk terus melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya nanti itu kepada Komisi IV hasil investigasi itu," kata Johan dalam diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Baca juga: Soroti Polemik Pagar Laut hingga Gas Elpiji 3 Kg, Buruh Minta Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
Tak hanya itu, dalam raker sebelumnya Komisi IV juga telah meminta kepada Menteri Sakti Wahyu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi Kementerian lain dalam rangka penegakkan hukum.
Menurut dia, seluruh proses yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan disampaikan dalam raker mendatang.
"Nah InsyaAllah nanti pada tanggal 12 Februari atau 13 Februari, sesuai dengan kesepakatan Komisi IV akan Raker lagi dengan Menteri KKP," ujarnya.
Lebih jauh, Johan juga menyebut, dalam raker mendatang juga diharapkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono dapat menjelaskan apa yang menjadi polemik dari munculnya pagar laut itu.
Pasalnya, belakangan kemunculan pagar laut di perairan Tangerang dan kekinian terjadi di Bekasi telah menciptakan kegaduhan di publik termasuk para nelayan di pesisir.
"InsyaAllah itu akan menjadi materi utama dari raker itu. Karena, kita tidak memberi batas waktu yang rigid kemarin itu, tetapi hasil investigasi, hasil koordinasi, hasil semuanya itu akan dilaporkan Menteri KKP kepada Komisi IV itu pada raker berikutnya. Raker berikutnya tanggal 13," tandas dia.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025).
Adapun rapat kerja yang digelar pada sekitar pukul 11.10 WIB itu salah satunya membahas kisruh munculnya pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Saat membuka rapat kerja, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto langsung mengambil pernyataan tegas dengan meminta Kementerian KKP mengambil tindakan konkrit atas masalah pagar laut ini.
"Mengambil tindakan konkrit dalam membongkar pagar laut di kabupaten Tangerang," kata Titiek dalam ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kamis.
Baca juga: KKP Periksa 6 Perangkat Desa Terkait Kasus Pagar Laut di Pesisir Tangerang Banten
Tak cukup di situ, Titiek juga menyatakan sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut itu.
Pagar Laut 30 Km di Tangerang
Ada yang Janggal di Kasus Pagar Laut, Dekan FH UNS: Harap Polri dan Kejagung Bahas Indikasi Tipikor |
---|
Kejagung Kembali Terima Pelimpahan Berkas Perkara Kasus Pagar Laut Tangerang Dari Bareskrim Polri |
---|
Anggota DPR Harap Polri dan Kejaksaan Sepaham agar Kasus Pagar Laut di Tangerang Temui Titik Terang |
---|
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo Hormati Penangguhan Penahan Kades Kohod |
---|
Politisi PKS Sesalkan Penangguhan Penahanan Kades Kohod Arsin Bin Asip |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.