Pemindahan Ibu Kota Negara
Prabowo Pangkas Anggaran Otorita IKN Rp 4,8 Triliun, AHY: Kita Harus Bijak Dahulukan yang Urgensi
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran Badan Otorita IKN sebesar Rp 4,8 triliun.
Penulis:
Igman Ibrahim
Editor:
Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN dipangkas sebesar 75 persen atau sekitar Rp 4,8 triliun.
Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.
Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur memang mengalami pemangkasan.
Nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN.
Baca juga: Bandara Sempat Kebanjiran, Pemindahan ASN ke IKN Ditunda karena Kantor dan Hunian Belum Siap
"Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini," ujar AHY di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/2/2025).
AHY menjelaskan terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negara yang keluar tidak efisien.
Ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan urgensi pembangunan.
Baca juga: Kantor Desa Unik Mirip Istana Presiden Viral di Polewali Mandar, Kades Kurma Terinspirasi dari IKN
"Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu," jelasnya.
Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung.
Nantinya, pemerintah bisa memilih mana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.
"Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkan kesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunan berbagai proyek lainnya," jelasnya.
"Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasuk juga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua," imbuhnya.
Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2/2025) hari ini.
Dalam rapat terbatas itu, ada pula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.