Komisi II DPR RI Sedih Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran 2025, Singgung Potensi Krisis Ekonomi

"Untuk Kemendagri khusus Kemendagri efisiensinya adalah Rp2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp2,038 triliun lebih," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Adapun berdasarkan aturan tersebut, Tito lantas membeberkan soal beberapa konteks atau item yang anggarannya mengalami efisiensi.

Beberapa item yang dimaksud kata Tito, untuk keperluan alat tulis kantor diefisiensikan sebanyak 90 persen, seremonial 56 persen, rapat seminar 45 persen, kajian dan analisis 51,50 persen.

Selanjutnya, diklat dan bimtek 29 persen, honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen, percetakan hasil souvenir 75,90 persen, sewa gedung kendaraan peralatan diefisiensikan 73,30 persen.

"Lisensi aplikasi 27,60 persen jasa konsultan diefisiensikan 45,70 persen bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen,  perjalanan dinas 53,90 persen, peralatan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen dan belanja lainnya 59,10 persen," beber Tito.

Atas adanya pengurangan atau efisiensi anggaran itu, maka kata Tito, berpengaruh pada kegiatan fisik atau exercise yang ada di lingkungan kerja Kemendagri.

Kata dia, setidaknya ada 6 lingkup kerja setingkat Sekretariat Jenderal hingga Direktur Jenderal di Kemendagri harus juga mengalami efisiensi anggaran.

Dari data yang dibeberkan mantan Kapolri tersebut, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menjadi salah satu lingkup kerja di Kemendagri yang anggarannya diefisiensikan cukup jauh.

"Data exercise yang kami sampaikan, dari pagu yang semula Rp4,7 trilun, menjadi Rp2,038 triliun, maka Kesekjenan yang tadinya Rp453,1 miliar menjadi Rp279 miliar.

Kemudian DKPP yang semula 89 miliar menjadi 30 miliar. IPDN yang semula 618 miliar menjadi 493 miliar," kata dia.

"Inspektorat jenderal dari Rp84 miliar menjadi Rp63 miliar. Dirjen polpum dari Rp234 miliar menjadi Rp209 Miliar dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik.

Dukcapil yang semula Rp2,2 triliun terutama tadi untuk penguatan infrastruktur IT, untuk mendukung SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi Rp328 miliar," kata Tito. (Rizki Sandi Saputra)