Menko AHY Pastikan Polemik HGB Pagar Laut Diusut dan Diinvestigasi

"Nah, kemudian nomor dua, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut," sambung dia.

Adapun dua metode survei pengukuran luas laut yang diterbitkan sertifikatnya itu kata Nusron, yang pertama melalui petugas ATR/BPN dan kedua melalui jasa survei berlisensi.

Namun kata dia, kedua metode memiliki hilir untuk pengesahan berada di kewenangan petugas ATR/BPN dalam hal ini Kantor Tanah (Kantah) Kabupaten Tangerang.

"Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN," kata dia.

Terhadap hal tersebut, Nusron menyatakan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi berat kepada beberapa pegawai ATR/BPN.

"Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," beber dia.

Nusron lantas memerinci inisial nama pegawai yang dijatuhi sanksi atas terbitnya SHGB dan SHM tersebut.

Pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. 

Kemudian SH, Ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Kemudian ET, Ex-Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. 

Kemudian WS, Ketua Panitia A. 

Kemudian YS, Ketua Panitia A. 

Kemudian NS, Panitia A. 

Kemudian LM, Ex-Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. 

Kemudian KA, Ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.