Anggaran Harus Efisien, Panglima TNI: Kita Sekarang Kalau Rapat di Mabes Saja atau Video Conference

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan, pemerintah telah memastikan adanya penerapan efisiensi anggaran di tahun 2025.

Penerapan efisiensi itu kata Agus, turut terjadi untuk TNI dengan melakukan pengetatan terhadap perjalanan dinas bagi prajurit.

"Ya, anggaran itu memang harus efektif efisien, mungkin dari pemerintah ada kebocoran 30 persen nah itu, kita juga kena potongan di BPD ya, perjalanan dinas," kata Agus kepada awak media saat ditemui di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Dengan begitu kata Agus, ke depan dirinya meminta kepada seluruh prajurit dan perwira TNI untuk tidak perlu melakukan perjalanan dinas apabila sebatas keperluan rapat.

Menurut Agus, setiap satuan harus memanfaatkan ruangan di markasnya masing-masing.

"Memang tidak efektif sehingga seperti perjalanan dinas kalau rapat harus disana disana (di luar) makanya sekarang kita buat ya misalnya rapat di Mabes ajalah, di Mabes masing-masing," ujar Agus.

Lebih lanjut, apabila ada keperluan yang mengharuskan anggota melakukan tinjauan ke daerah, maka hal itu bisa ditempuh dengan cara daring.

"Kemudian kalau mau peninjauan ke daerah latihan pun bisa lewat vicon (video conference), tidak kita harus kesana gitu ya, ya yang efektif efesien," beber Agus.

Tak cukup di situ, Mabes TNI juga kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut, akan membangun sarana atau fasilitas pelatihan seperti barak.

Sehingga nantinya untuk keperluan mendidik prajurit tidak perlu lagi keluar dari lokasi Mabes TNI.

"Kita juga di Mabes TNI kita cari kegiatan-kegiatan yang memang efektif, seperti saya mau membangun sarana-sarana barak untuk prajurit, pendidikan, mungkin kita lebih ke situ, bisa digunakan untuk mendidik prajurit ataupun untuk kalau ada bencana alam, bisa untuk barak, siaga, dan sebagainya," tandas dia.

Dihimpun dari berbagai sumber, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran total Rp 306,69 triliun.

Instruksi tersebut tertuang dalam Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Prabowo di antaranya juga menginstruksikan agar menteri dan pimpinan lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Identifikasi rencana efisiensi dimaksud meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.