KPK Sebut Ada Menteri Prabowo Punya Harta Rp5,4 Triliun, Satu Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada pejabat di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan sejumlah Rp5,4 triliun. 

"Khusus yang baru diangkat Rp5,4 triliun yang saya lihat angka sementaranya," kata Deputi Pencegahandan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pahala tidak mengungkapkan identitas pejabat tersebut. Namun berdasarkan pengecekan di situs LHKPN KPK, menteri yang memiliki harta Rp 5,4 triliun sebagaimana yang disebut oleh Pahala adalah Menteri Pariwisata Widiyanti PutriWardhana.

Laporan hartanya tercatat per 31 Oktober 2024. 

Baca juga: KPK Kirim Surat Panggilan Klarifikasi LHKPN ke Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah

Dia memiliki harta kekayaan sebesar Rp 5.435.833.014.169.

Rinciannya sebanyak 7 aset tanah dan bangunan yang kesemuanya di Jakarta Selatan.

Total nilainya sebesar Rp 152.028.275.000. 

Kemudian Widiyanti melaporkan memiliki 7 mobil dari berbagai merek senilai total Rp 19.463.000.000, terdiri dari mobil MercedesBenz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Range Rover, Bentley Flying Spur, serta duamobil Lexus.

Adapun harta berharga lainnya sebanyak Rp 43.814.169.039, surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara Kas Rp 67.168.797.235, dan harta lainnyaRp77.719.917.824. 

Adapun total hartanya yang dilaporkan Widiyanti dalam LHKPN sebanyak Rp5.435.833.014.169.

Widiyanti Putri Wardhana diketahui merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group, sebuah perusahaan yang aktif di agribisnis danpertambangan.

Hal ini pula yang membuat Widiyanti, dikenal di dunia bisnis dan sosial.

Widiyanti juga merupakan istri dari Wishnu Wardhana, mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY), salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.

Pahala mengatakan sebanyak 123 pejabat sudah lengkap melaporkan LHKPN-nya. 

Sisa satu pejabat yang memang belum habis waktunya untuk melapor.