Jawaban PDIP soal Apakah Akan Ada Pergantian Kursi Sekjen setelah Hasto Jadi Tersangka

TRIBUNNEWS.COM - Pihak PDIP menjawab soal isu pergantian Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP.

Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI serta perintangan penyidikan eks kader PDI-P, Harun Masiku.

Di tengah proses kasus yang menyeret nama Hasto ini, muncul isu pergantian Sekjen PDIP. 

Bicara posisi Hasto di PDIP, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyebut belum ada pembahasan terkait pergantian Sekjen.

"Belum ada," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Said menjelaskan, pergantian posisi Sekjen merupakan ranah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Keputusan pergantian tersebut, merupakan wilayah otonomi internal partai.

"Pak Hasto, apakah akan ada pergantian kursi sekjen, apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri, itu semua adalah wilayah otonomi internal partai," kata Said.

Baca juga: Video Imbas Kasus Hasto, Eks Kader PDIP Minta Megawati Tanggung Jawab & Mundur Jadi Ketum

Dalam kesempatan yang sama, Said mengatakan, aturan di PDI-P mengamanatkan agar keputusan mengenai pergantian posisi Sekjen diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P.

"Dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD/ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati," ucap Said. 

Sementara itu, sebelumnya Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima juga merespons soal sosok pengganti Hasto.

Aria Bima mengaku, belum mengetahui nama siapa yang diusulkan soal calon pengganti Hasto. 

"Saya enggak tahu (usulan namanya), karena ini masalah kepartaian di internal partai, ya pasti sudah dibicarakan," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

Aria mengatakan, pembahasan soal posisi Sekjen pasti tak dilakukan secara sembarangan. Apalagi PDIP dinilai partai yang berpengalaman. 

"Pembicaraannya apa, PDIP ini kan bukan partai ecek-ecek, PDIP ini partai cukup matang dari berbagai dinamika, sejak Orba, reformasi zaman kita berkuasa, zaman 10 tahun di luar kekuasaan sudah cukup matang, yang semacam ini sudah ada SOP-nya, yang tidak membuat konstraksi di dalam internal partai kita," ungkapnya.