Massa Geruduk MA Minta Hakim Tolak PK Mardani Maming
Amri berharap MA bersikap independen dalam memutuskan PK yang diajukan terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming.
Terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai seharusnya Hakim Agung Sunarto menolak PK Mardani H Maming. Menurutya, tidak ada alasan untuk mengubah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau incraht.
“Hakim punya kebebasan untuk memutuskan apapun sesuai dengan keyakinannya. Jadi memang (calon Ketua MA Hakim Sunarto) sebaiknya menolak PK Mardani H Maming karena tidak ada alasan apapun untuk merubah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata dia.
Baca juga: BREAKING NEWS Pakai Kemeja Putih, Veronica Tan Mantan Istri Ahok Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

Abdul Fickar melanjutkan, penting bagi calon Ketua MA Hakim Sunarto untuk tidak mempunyai cacat baik secara sosial maupun hukum.
Sehingga, Hakim Sunarto perlu menolak secara tegas PK Mardani H Maming demi tidak meninggalkan cacat dalam pencalonan sebagai Ketua MA.
“Karena itu sepanjang seseorang hakim agung tidak punya cacat, baik cacat secara sosial maupun cacat secara hukum, maka dia punya kans punya potensi untuk dipilih oleh para hakim agung yang lain.
Mardani H Maming adalah terpidana korupsi, artinya dia sudah koruptor ketika mengajukan PK. Jadi, siapapun yang menerima dan mengurangi hukuman Mardani H Maming patut dicurigai ada apa apanya,” tandasnya.
Sumber: Warta Kota
Eks Penyidik KPK Desak Umumkan Tersangka Korupsi Haji: Bukti Sudah Lebih dari Cukup |
![]() |
---|
Gagal Dipasok BUMN, PPI Gandeng Swasta untuk Penuhi Stok Gula Nasional |
![]() |
---|
Kejaksaan Agung Terus Telusuri Aset Milik Raja Minyak Riza Chalid Hingga ke Luar Negeri |
![]() |
---|
KPK Ingatkan Potensi Korupsi Rp 200 T di Bank Himbara, Menkeu Purbaya: Potensi Pasti Ada |
![]() |
---|
PBNU Apresiasi KPK Klarifikasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.