5 Info Terbaru Kabinet Prabowo-Gibran: PKB dapat Jatah Menteri hingga Pemanggilan Calon Menteri

”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyampaikan kemungkinan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran 44 orang.

"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

"Ya mungkin sekitar itu (44)," kata dia.

3.  Parpol Telah Sodorkan Nama Calon Menteri

Partai-partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menuturkan, saat ini nama-nama yang disodorkan oleh para parpol mulai disaring.

Ia memastikan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menyusun kabinet zaken, sebuah kabinet yang akan diisi oleh orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing, meskipun diusung parpol.

Proses pemilihan, penjaringan, dan penyusunan postur pemerintahan ke depan juga melibatkan Gibran.

4. Diisi Lulusan SMA Taruna Nusantara

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengaku telah mengetahui formasi kabinet Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan bakal ada menteri yang dipilih dari lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang.

“Saya bisa katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri,” ujar Hashim di acara di acara Formas Podomoro di Jakarta, Sabtu (7/9/2024), dilansir Kompas.com.

Hashim menyebut ada empat alumni SMA Taruna Nusantara yang akan ditunjuk Prabowo untuk membantunya di pemerintahan.

5. Harus Bebas dari Korupsi

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo memiliki dua kriteria bagi calon menterinya.

Pertama, calon menteri Prabowo harus memiliki integritas. Kriteria ini diterapkan karena Prabowo ingin pemerintahannya bebas dari korupsi.

“Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” jelas Dahnil dikutip dari Kompas.com, Senin (29/4/2024).