5 Kontroversi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Berakhir Dipecat karena Tindakan Asusila

"Tindakan para Teradu yang menyatakan TMS karena ada tanggapan masyarakat, DKPP menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu," kata Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah.

Atas hal ini, DKPP menyatakan para Teradu terbukti lalai, tidak cermat, tidka teliti dalam tahapan pencalonan Anggota DPD RI 2024.

"DKPP berpendapat para Teradu terbukti lalai, tidak cermat, tidak teliti dalam tahapan pencalonan anggota DPD 2024," lanjutnya.

Kini, nama Irman diikutsertakan dalam proses Pemilu ulang di Sumatra Barat pada 13 Juli 2024.

Baca juga: Profil Hasyim Asyari, Dipecat Sebagai Ketua KPU Buntut Lakukan Tindakan Asusila

4. Dinyatakan langgar etik soal pencalonan Gibran

Sanksi kembali didapatkan Hasyim dari DKPP pada Senin (5/2/2024), buntut pencalonan putra sulung Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden.

Dilansir Kompas.com, Hasyim terbukti memproses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam perkara ini, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU lainnya.

5. Terbukti lakukan tindakan asusila

Karier Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU tamat per 3 Juli 2024, setelah dijatuhi sanksi pemecatan lantaran terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita yang perupakan PPLN.

Pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, korban menyebut Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khususnya lewat pesan singkat.

"Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus pada pengadu melalui percakapan 'pandangan pertama turun ke hati' emoji peluk," ujar Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dalam kasus ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap korban, termasuk menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI.

Kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Properiani, mengungkapkan aksi bujuk rayu sudah dilancarkan Hasyim saat awal bertemu korban.

"Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu."

"Hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024," ungkap Maria saat mengadu ke DKPP, Kamis (18/4/2024).

Meski beberapa kali bertemu selama tugas dinas, baik di Eropa maupun Indonesia, Hasyim disebut terus melancarkan aksinya kendati mereka terpisah jarak.

Kuasa hukum korban lainnya, Aristo Pangaribuan, menyebut Hasyim cukup aktif merayu korban.

"Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya," kata Aristo.

Namun, menurut dia, tidak ada intimidasi maupun ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang disebut dilakukan oleh Hasyim.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Suci Bangun DS/Mario Christian/Danang Triatmojo, Kompas.com)