VIDEO 5 Provinsi dengan Pemain dan Transaksi Judi Online Terbesar: Jawa Barat Nomor Satu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkap lima provinsi paling besar terpapar judi online.

Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemain dan  transaksi judi online terbesar di Indonesia.

Di posisi kedua ditempati oleh Jakarta, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.

Hal ini disampaikan Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Di Jawa Barat, jumlah pemainnya 535.644 orang dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun.

Kemudian di Jakarta, jumlah pemain judi online sebanyak 238.568 orang, dengan total transaksi Rp2,3 triliun.

Pada urutan ketiga, Jawa Tengah dengan pemain judi online 201.963 orang dan total transaksinya Rp1,3 Triliun.

Disusul di posisi keempat Jawa Timur dengan jumlah pemainnya 135.227 orang dan nilai transaksi Rp1,051 triliun.

Terakhir Banten, dengan jumlah pemain 150.302 orang dan total transaksinya Rp1,022 Triliun.

Adapun pada tingkat kabupaten/kota, urutan pertama ditempati oleh Kota Administrasi Jakarta Barat, lalu disusul oleh Kota Bogor di urutan kedua.

Di urutan berikutnya ada Kabupaten Bogor, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Sementara di tingkat kecamatan, paling tinggi jumlah pemain dan nilai transaksi judi online adalah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tambora, Kecamatan Cengkareng, dan Tanjung Priok.

Blokir 6.000 Rekening

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap berdasarkan laporan dari PPATK, pemerintah telah memblokir 6.000 rekening yang terkait judi online. 

“Yang jelas, sekarang ada 6.000 rekening yang sudah diblok."

"Dan itu ada uangnya,” kata Muhadjir.

Ia mengatakan, daftar ribuan rekening tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Nantinya jika tak kunjung ada pihak yang mengaku atas kepemilikan rekening tersebut, pemerintah akan mengambil alih rekening-rekening tersebut.

“Nanti kita umumkan. Kalau nanti nggak ada yang ngaku, ambil oleh negara,” katanya.

Libatkan Ibu-ibu PKK hingga Karang Taruna

Pemerintah bakal melibatkan unsur-unsur di masyarakat untuk mencegah judi online.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengatakan Pemerintah bakal melibatkan pemuda dan ibu-ibu di lingkungan masyarakat.

"Melakukan optimalisasi peran dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, ibu-ibu PKK, Karang Taruna untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah-wilayah pedesaan, desa, maupun Kelurahan," ujar Hadi.

Keluarga, menurut Hadi, memiliki peran penting dalam mencegah judi online dari lingkup terkecil.

Dirinya mengatakan banyak anak-anak yang telah menjadi korban judi online.

"Tentunya adalah dengan memberikan penguatan peran keluarga agar ada komunikasi antara orang tua dengan anaknya."

"Kalau kita lihat bahwa 2 persen itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun, ini sangat diperlukan peran keluarga untuk bisa memberi edukasi itu," ucap Hadi.

Menurut Hadi, Pemerintah akan melakukan pencegahan dengan melibatkan para pemuka agama dan pengajar.

"Kita akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan risiko kecanduan judi online, bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non formal," ucap Hadi.(*)