Banggar DPR Paparkan Agenda Strategis yang Harus Dituntaskan Prabowo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memaparkan sejumlah agenda strategis yang harus dituntaskan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Said mengatakan gejolak eksternal makin sulit diprediksi hingga ketegangan geopolitik telah menjelma menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi.

"Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terhempas dalam hitungan jam dan hari. Dalam sekejap pula, merambat, menekan ketahanan ekonomi nasional," kata Said dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, tekanan eksternal mengancam Indonesia karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa.

Said menjelaskan harga komoditas di tahun 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas, serta kesenjangan sosial kian menganga.

"Angka kesenjangan sosial kian melebar. Semester I 2024, gini rasio telah menyentuh 0,388 lebih tinggi dibandingkan semester I 2023 yang berada di level 0,384," ujarnya.

Dia membandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, angka gini rasio ketika itu di level 0,380.

"Kue kemakmuran harus dinikmati bersama, kecenderungan naiknya kesenjangan sosial ini harus dikendalikan oleh pemerintah," ucap Said.

Selain itu, Said menuturkan seluruh agenda pembangunan yang dijalankan belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Padahal, dia mengungkapkan pemerintah punya target penghapusan kemiskinan esktrim di tahun 2024.

"Konvergensi program atas penghapusan kemiskinan ekstrim telah dijalankan. Jika realisasinya hingga 2024 penghapusan kemiskinan ekstrim belum tuntas, kita fasilitasi melalui RAPBN 2025 agar pemerintah tetap bisa menuntaskannya," ungkap Said.

Di samping itu, Said menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mengatasi stunting.

Menurutnya, target angka prevalensi stunting ke depan adalah 14,0 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2023 masih berada pada angka 21,5 persen.

"Jika target prevelensi sebesar 14,0 persen belum juga tercapai, maka diperlukan upaya extraordinary, yang meliputi pendekatan spasial untuk daerah fokus intervensinya," jelas Said.