Bikin Ruwet, Jokowi Minta Lembaga Pemerintah Setop Buat Aplikasi Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk berhenti membuat platform atau aplikasi baru.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Dodi Esvandi
lihat foto
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Senin, (27/5/2024).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan INA Digital akan berisi sembilan pelayanan publik di tahap awal.
Super Apps itu akan mencakup pelayanan digital administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
Beberapa di antaranya pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.
"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dalam data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," ucap Anas dalam peluncuran tersebut.
Baca Juga
| Budi Arie Nyatakan Projo Tetap Dukung Prabowo Meski Dicopot dari Menkop |
|
|---|
| Aturan KPU Soal Pembatasan Akses Ijazah Capres-Cawapres, Roy Suryo: Kembali ke Alam Kegelapan |
|
|---|
| Ketua KPU Tegaskan Penutupan Akses Ijazah Capres-Cawapres Bukan Demi Lindungi Jokowi-Gibran |
|
|---|
| Momen Purbaya Roasting Rocky Gerung: Mau Kritik Dikit, Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain |
|
|---|
| Agung Baskoro Nilai Ada Upaya 'Membelah' Solo dan Hambalang: Jika Menguat, Poros Lain Akan Dirugikan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.