Banyak Tekanan Agar Menormalisasi Hubungan dengan Israel, Menlu Retno: Indonesia Tegas Menolak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa posisi Indonesia tetap tidak akan mengubah status hubungan dengan Israel.

"Tapi sejauh ini posisi kita tetap no (tidak)," kata Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (16/4/2024).

Menurut Retno selalu ada pihak -pihak yang mendorong agar Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun Indonesia tetap pada posisi yang sama yakni menolak melakukan normalisasi hubungan tersebut.

"Oh enggak, dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi, buat kita posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan," katanya.

Baca juga: Video Kala Menlu Retno Beberkan Perintah Jokowi soal Serangan Iran ke Israel

Retno mengatakan dalam dunia internasional seringkali banyak tekanan tekanan seperti kepada Indonesia untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, Retno tidak menjekaskan lebih jauh mengenai tekanan apa saja yang diberikan kepada Indonesia tersebut.

"No, no. Banyak bangetlah, itu biasa di dalam dunia internasional, harapan dan tekanan," pungkasnya.

Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah bahwa pemerintah Indonesia berencana melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Hal itu disampaikan Ari merespon pemberitaan Jewish Insider.

"Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari, Kamis, (29/2/2024).

Ari juga membantah bahwa Presiden mengirimkan utusan untuk melakukan penjajakan komunikasi dengan pihak Israel.
Dalam pemberitaan Jewish Insider disebutkan bahwa penasehat senior Presiden Jokowi, Andi Widjajanto  dan pemain kunci Israel bertemu di Yerusalem September lalu.

"Tidak benar Presiden  sampai  mengirim utusan  khusus untuk berbicara dengan Israel," katanya.

Ari mengatakan untuk urusan luar negeri, Presiden akan berkoordinasi atau menugaskan Menlu. Posisi resmi Indonesia di dunia internasional diwakili oleh pernyataan Menlu.