Kamis, 2 Oktober 2025

Menakar Peluang Jokowi Jadi Ketua Umum Partai Golkar

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dijadwalkan digelar Desember 2024 mendatang.

Editor: Hasanudin Aco
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
FOTO FILE: Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) membuka Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019) lalu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dijadwalkan digelar Desember 2024 mendatang.

Munas sekaligus akan memilih ketua umum yang baru.

Sejauh ini ada empat bakal calon ketua umum Golkar yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Umum Golkar saat ini Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Selain empat nama tadi, Presiden Jokowi juga dikabarkan akan maju sebagai ketua umum Golkar.

Jokowi akan menyelesaikan jabatannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Golkar pada Pemilu 2024 berada urutan kedua setelah PDIP sebagai parpol peraih suara terbanyak.

Sehingga wakil Golkar yang akan duduk di DPR akan bertambah.

Lalu bagaimana peluang Jokowi sebagai ketua umum Golkar?

1. Tanggapan Petinggi Golkar

Calon Ketua Umum Golkar yang kini masih menjabat Ketua MPR RI  Bamsoet meminta hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Jokowi.

"Kalau Golkar sih terbuka. Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," ujar Bamsoet.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya terbuka untuk Jokowi.

"Ya kalau dari berangkat pakai dasi kuning, pulang, nyaman, nah tentu kita terbuka dengan pak Jokowi untuk ikut," kata Airlangga kepada awak media saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/12/2023).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, bicara peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Munas Golkar 2024 ini.

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah. Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus pekan lalu.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved