Saat Akademisi Ungkit Etika di Putusan MK, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara
Margarito menegaskan etika dan hukum sangat berbeda sehingga tak bisa dijadikan satu rangkaian.
Penulis:
Muhammad Zulfikar
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Ist
Diskusi bertajuk Fenomena Infiltrasi Politisi Partisan di Kampus, di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
"Kalau masih gerakan ini berlanjut betul dugaan saya bahwa gerakan politik kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik," tutur Andi Asrun.
Sejauh ini Presiden Joko Widodo telah merespons kritik soal penyaluran bansos dengan menunda sementara program pemerintah tersebut.
Bahkan Jokowi juga secara gamblang mengatakan tidak akan berkampanye meski ia punya hak secara konstitusi.
"Jadi dengan 2 tindakan ini, kalau masih berlanjut gerakan ini, gerakan protes cara pemerintah ya kemudian dimobilisasi ke jalan. Maka itu sudah sebuah pelanggaran hukum, bukan lagi sikap kritis," ujar Andi Asrun.
Baca Juga
| Pakar Hukum Nilai Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Tak Paham Konsep Ketatanegaraan |
|
|---|
| Pakar HTN Dukung Penguatan UU Pangan, Usulkan Bulog di Bawah Kendali Langsung Presiden |
|
|---|
| PSI: Kunjungan Menteri Temui Jokowi Bukan Matahari Kembar |
|
|---|
| Rumah Presiden Jokowi Jadi Tempat Wisata Populer Selama Libur Lebaran 2025 |
|
|---|
| Revisi UU Pemilu Harus Cepat Rampung agar Aturan Tidak Dipengaruhi Kepentingan Politik |
|
|---|
![[FULL] Pakar Sebut Gugatan Rp 125 T Gibran Bunuh Karier Wapres 2 Periode & Prabowo Tak Jadi Boneka](https://img.youtube.com/vi/92cstTp4mWs/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.