PDIP Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Gagasan Mundur ke Belakang
Said menilai, penunjukan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh presiden adalah gagasan mundur ke belakang.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Rizki Sandi Saputra
Ketua DPP PDIP Said Abdullah saat ditemui awak media di Kawasan Jakarta Selatan usai acara MKD Awards, Rabu (27/9/2023). Said Abdullah menolak jika gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden.
Adapun RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/12/2023).
RUU ini dirancang karena ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimatan.
RUU ini mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dalam Pasal 10 ayat 2 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur berbunyi "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD".
Baca Juga
| Bane dan PDIP Maluku Bantu Pulangkan Jack Damanik yang Ditelantarkan di Pulau Kosong |
|
|---|
| Wahyudin Moridu Anggota DPRD Gorontalo Dipecat dari PDIP usai Ngaku Ingin Habiskan Uang Negara |
|
|---|
| Viral Mau Rampok Uang Negara, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Akhirnya Dipecat PDIP |
|
|---|
| DPR-Pemerintah Sepakat Tambah Bantuan Minyak Goreng untuk 20 Juta Keluarga |
|
|---|
| Masyarakat Pati Bersatu Bertekad Lengserkan Bupati Sudewo, Siang ini Demo di DPRD Pati |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.