DPR-Pemerintah Sepakat Tambah Bantuan Minyak Goreng untuk 20 Juta Keluarga
DPR dan pemerintah sepakat melakukan penambahan bantuan minyak goreng bagi 20 juta keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk memperkuat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai alat peredam (shock absorber) dalam merespons melemahnya daya beli masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penambahan bantuan minyak goreng bagi 20 juta keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia.
Baca juga: Hanya untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem, Gus Ipul: Sekolah Rakyat Harus Dikawal Bersama
Keluarga miskin adalah rumah tangga yang pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Sedangkan keluarga rentan miskin adalah rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun sangat mudah jatuh miskin jika terkena guncangan ekonomi, kesehatan, atau bencana.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, langkah ini diambil setelah mencermati sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan konsumsi masyarakat.
Said menjelaskan, keputusan tersebut atas permintaan Ketua DPR, Puan Maharani dalam rapat konsultasi Banggar dengan pimpinan DPR untuk menambah bantuan.
"Berupa minyak goreng kepada masyarakat rumah tangga miskin dan rentan miskin kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Menurut dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui bantuan minyak goreng tersebut.
"Rekomendasi tersebut di atas langsung disetujui oleh Pemerintah (melalui) Menteri Keuangan. Kami mengapresiasi atas respons langsung Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulan tersebut," ujarnya.
Said memaparkan, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,08 persen (month to month/mtm) pada Agustus 2025.
Deflasi tersebut mengindikasikan adanya tekanan pada daya beli masyarakat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi tertinggi dengan andil 0,08 persen.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru mencatatkan andil inflasi, seperti tomat (0,10 persen) dan cabai rawit (0,07 persen).
Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan tren penurunan keyakinan konsumen.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.