5 Fakta Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, Anies hingga Ganjar Beri Kritik

Ia berharap kepala daerah di Daerah Khusus Jakarta dipilih oleh DPRD DKI Jakarta. Salah satu alasannya untuk mengurangi biaya politik.

5. Pakar: Gubernur Jakarta dapat Ditunjuk Presiden

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, menyebut RUU DKJ bisa diterapkan.

Jika dilihat dari segi peraturan, kata Zainal, RUU DKJ dimungkinkan diterapkan seperti di Papua, Jogja, hingga Aceh.

"Jadi kalau ada pengaturan yang disebut dengan desentralisasi asimetris. Dibuatnya aturan yang berbeda dari konteks daerah lain, mungkin," ujar Zainal, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Surya Paloh: RUU DKJ Cederai Semangat Demokrasi dan Otonomi Daerah

Kendari demikian, Zainal mempertanyakan bagaikan poltiik hukum pemerintah pusat ingin mengatur sepenuhnya pemerintah daerah.

"Sebenarnya pertanyaan dasarnya seperti apa politik hukum pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Mengapa ada variasi-variasi begitu, seperti dibuat tanpa cetak biru yang menarik," tandasnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Rahmat Fajar Nugraha/Ibriza Fazti Ifhami/Reza Deni/Galuh Widya Wardani/Taufik Ismail/Fersianus Waku)