5 Fakta Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, Anies hingga Ganjar Beri Kritik

"Kalau kita mau konsisten sama otonomi daerah maka (gubernur) dipilih (oleh rakyat)," kata Ganjar saat ditemui di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

"Kecuali mau bikin kota administratif, kalau itu silakan ditunjuk. Itu saja, dua pilihannya."

3. Istana Beri Respons

Di tengah polemik RUU DKJ, pihak istana akhirnya buka suara.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan RUU tersebut merupakan inisiatif DPR.

Saat ini, kata dia, pemerintah menunggu surat resmi dari DPR mengenai naskah RUU DKJ.

Setelah itu, kata Ari, presiden akan menunjuk sejumlah Menteri untuk menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Setelah penyusunan DIM, menurut Ari, Presiden akan menyurati DPR mengenai Menteri yang ditunjuk untuk melakukan pembahasan naskah RUU tersebut beserta DIM yang dibawa pemerintah.

"Proses berikutnya, Presiden menyurati DPR menunjuk sejumlah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan dengan DPR, disertai DIM Pemerintah," pungkasnya.

Baca juga: Surya Paloh: RUU DKJ Cederai Semangat Demokrasi dan Otonomi Daerah

4. Awalnya Kompak Setuju, Parpol Kini Ramai Menolak

Baru sehari RUU DKJ disepakati, kini parpol-parpol di DPR menyampaikan penolakan jika gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden.

Parpol yang kini menolak RUU DKJ di antaranya PKB, Nasdem, PAN, PDIP, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

PKS sejak awal telah menolak RUU tersebut.

Sementara itu, PPP belum menyatakan sikap secara jelas.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki justru mendukung agar setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, maka gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih langsung melalui pilkada.