KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso dan Kantor Pemerintah Kabupaten

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Bondowoso dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Selasa, 21 November 2023.

Dua lokasi itu digeledah berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso.

"Selasa (21/11), tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan lanjutan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jatim," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

"Beberapa lokasi yang dituju di antaranya yaitu Kantor Pemkab Bondowoso, Rumah Dinas Bupati Bondowoso dan rumah kediaman dari pihak terkait lainnya," imbuh jubir berlatar belakang jaksa ini.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Dari beberapa beberapa lokasi yang digeledah ini, tim penyidik mengamankan sejumlah alat bukti yang bisa menguatkan perbuatan pidana Kejari Bondowoso Puji Triasmoro dan kawan-kawan.

Bukti dimaksud antara lain catatan adanya aliran uang berupa fee ke berbagai pihak termasuk untuk para tersangka dan uang tunai.

"Masih ditemukan dan diamankan bukti berupa dokumen proyek pengadaan termasuk catatan adanya aliran uang berupa fee ke berbagai pihak termasuk untuk para tersangka dan uang tunai yang besaran jumlahnya masih akan dikonfirmasi kepada para pihak," ungkap Ali.

Dikatakan, semua alat bukti dimaksud selanjutnya disita dan dianalisis kelengkapan berkas penyidikan Puji Triasmoro dkk.

Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 15 November 2023.

Dalam giat operasi senyap itu tim penyidik KPK mengamankan uang sebesar Rp225 juta.

Setelah proses gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Yakni Kajari Bondowoso Puji Triasmoro, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen, serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya.

Kasus berawal ketika Kejari Bondowoso mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik Yossy dan Andhika.

Alexander atas perintah Puji lalu melakukan penyelidikan terbuka atas dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Selama proses penyelidikan berlangsung, Yossy dan Andhika melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Alexander dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan Yossy dan Andhika tersebut, selanjutnya Alexander melaporkan pada Puji. Puji menanggapi serta memerintahkan Alexander untuk dibantu.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara Yossy dan Andhika dengan Alexander sebagai orang kepercayaan Puji untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK mensinyalir uang yang telah diserahkan kepada Alexander dan Puji sejauh ini sejumlah total Rp475 juta.

Sebagai tersangka pemberi suap, Yossy dan Andhika dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai penerima suap, Puji dan Alexander dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.