Pimpinan Komisi III DPR Soroti Dugaan Korupsi Jalur Kereta Api di Medan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Uman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyoroti dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023 senilai Rp 1,3 triliun.

Politikus Partai NasDem itu mendukung penuh proses pengusutan dugaan korupsi jalur kereta api tersebut.

Karena menurut Sahroni, jalur kereta Besitang-Langsa ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang merupakan fokus Presiden Jokowi.

“Kejagung harus melakukan pengusutan tuntas terhadap seluruh pelaku di dalam dugaan korupsi ini. Karena jalur kereta Besitang-Langsa ini kan salah satu proyek strategis nasional, yang memang jadi fokus utama Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Sahroni kepada wartawan Selasa (21/11/2023).

"Dan kalau masih ada yang berani main-main, berarti sudah sangat keterlaluan sekali. Harus dibongkar semua, jangan sampai PSN dijadikan ladang korupsi,” lanjut Sahroni.

Sahroni turut menyoroti terkait skema yang dimainkan oleh para terduga pelaku.

Menurut Sahroni, rekayasa jahat yang dilakukan oleh para oknum dapat membuat hasil proyek memiliki kualitas yang rendah dan tidak bertahan lama.

“Kalau dilihat skema permainannya, mereka ini kan memecah nilai proyek menjadi beberapa proyek dengan nominal lebih kecil. Tujuannya apa? Sudah jelas untuk menghindari proses lelang, agar dia-dia lagi yang menang. Ini yang kadang bikin kualitas hasil proyek tidak bertahan lama, karena yang menjalankan tidak kompeten,” ucapnya.

Sahroni juga melihat bahwa skema korupsi ini seperti memang sudah dipersiapkan sejak awal.

Seolah-olah proyek strategis nasional (PSN) target korupsi yang mudah bagi mereka.

“Niat jahatnya sangat terstruktur dan penuh persiapan. PSN ini semacam jadi ‘sapi perah’ saja bagi para oknum, semuanya hanya untuk kepentingan pribadi semata,” tandas Sahroni.

Diberitakan sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa mantan pejabat eselon I pada Kementerian Perhubungan.

Pejabat yang dimaksud ialah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.