Uni Eropa Dukung Percepatan Transisi Energi di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Negara-negara anggota EU (Team Europe) menyatakan dukungannya atas percepatan transisi energi di Indonesia.

Duta Besar EU untuk Indonesia, H.E. Denis Chaibi mengatakan para pemimpin EU ingin melakukan transisi hijau secara lebih cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan ancaman terhadap ketahanan energi.

Menurut Chaibi, transisi energi di Eropa terbukti menjadi salah satu sumber lapangan kerja terbesar di masa depan.”

“EU tidak dapat bekerja sendiri. Kita semua membutuhkan kemitraan global. Team Europe dapat mengandalkan Global Gateway, sebuah sumber pengumpulan berbagai inisiatif keuangan dari EU, lembaga-lembaga keuangan milik Negara Anggota dan Bank Investasi Eropa (European Investment Bank) yang mendukung kepentingan bilateral dengan negara mitra," kata Chaibi dalam konferensi bertajuk “Jalan menuju Indonesia Sejahtera – Didukung oleh Energi Terbarukan” di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

"Team Europe telah mengukuhkan komitmen senilai 2,4 miliar Euro untuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil di Indonesia. Saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen politik, ambisi, dan proyek yang tepat. Indonesia diberkati dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar dan EU berharap dapat membawa kemitraan EU-Indonesia ke tingkat berikutnya,” katanya.

Baca juga: IEA: Konsumsi Energi Fosil Memuncak pada Tahun 2030

Konferensi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta hingga masyarakat sipil.

Dalam konfersensi selama dua hari itu para duta besar dan perwakilan dari enam negara anggota EU yaitu Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Perancis, dan Denmark berbagi pengalaman serta kolaborasi negara masing-masing dengan Indonesia dalam hal transisi energi.

Perwakilan EU menegaskan kembali bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya siap memberikan dukungan dan bantuan komprehensif untuk memfasilitasi transisi energi di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ego Syahrial menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan mencapai Net Zero pada tahun 2050 atau lebih cepat.

"Dalam jangka panjang, terdapat peluang untuk pengembangan fasilitas tenaga surya, panas bumi, tenaga air, nuklir, dan hidrogen hijau, karena pembangkit listrik tenaga batu bara akan dihentikan sepenuhnya pada tahun 2058,” katanya.

“Kebijakan Ekonomi Hijau dan Net Zero merupakan kunci penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia. Pembiayaan yang ramah lingkungan, seperti pajak karbon dan penetapan harga karbon akan menjadi instrumen-instrumen utama dalam implementasinya,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr Vivi Yulaswati MSc.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Eko Patrio Dukung PGEO Garap Energi Panas Bumi

Sementara Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudho Dwinanda Priaadi menyoroti cara Indonesia mengoptimalkan ketersediaan dan jangkauan energi terbarukan, antara lain melalui program.

“Program super grid Indonesia akan memungkinkan kita untuk mengintegrasikan pulau-pulau di Indonesia ke dalam satu jaringan listrik nasional, dan melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi baterai hibrida yang ramah lingkungan, kita akan dapat memasok listrik ke pulau-pulau terpencil dan daerah-daerah di luar jaringan listrik saat ini,” jelasnya.

Sejumlah contoh nyata pemanfaatan teknologi dan praktik terbaik dari Negara-Negara Anggota Uni Eropa mengenai kerangka regulasi transisi energi dan penerapan energi terbarukan juga disoroti di konferensi ini.

Khususnya seputar energi angin lepas pantai, panel surya terapung, dan energi pasang surut, yang memberikan peluang menjanjikan bagi Indonesia untuk meningkatkan potensinya dalam transisi energi.