Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian
Eks Penyidik KPK Minta Jokowi Copot Firli Bahuri agar Tak Ada Konflik Kepentingan di Kasus SYL
Hal itu guna mencegah adanya konflik kepentingan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
lihat foto
Ada ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
"IM57+ Institute juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga kuat dilakukan oleh pimpinan KPK," ujar Praswad.
Sebelumnya, Firli menandatangani Surat Perintah Penangkapan atau Sprinkap SYL selaku tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi sekaligus mantan Menteri Pertanian.
Surat itu diteken Firli pada Rabu, 11 Oktober 2023 di Jakarta.
"Membawa tersangka ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk dilakukan pemeriksaan," demikian poin nomor dua dalam Sprinkap yang diperoleh Tribunnews.com tersebut dikutip Jumat (13/10/2023).
Surat tersebut terbit bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaan SYL yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. SYL diminta hadir pada Jumat (13/10/2023) hari ini.
Namun, pada Kamis (12/10/2023), KPK justru menangkap SYL di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian
| Pejabat BPK, Kementan hingga Advokat Visi Law Office Diperiksa KPK, Usut Kasus TPPU Syahrul Yasin |
|---|
| Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Bungkam Usai Diperiksa KPK Atas Kasus TPPU SYL |
|---|
| Rasamala Aritonang Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Dugaan TPPU Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo |
|---|
| Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Pegawai Visi Law Office |
|---|
| KPK Diminta Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo |
|---|
![[FULL] Pakar Sebut Gugatan Rp 125 T Gibran Bunuh Karier Wapres 2 Periode & Prabowo Tak Jadi Boneka](https://img.youtube.com/vi/92cstTp4mWs/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.