Mendagri Ingin Pemerintah Desa Maksimal Tekan Laju Urbanisasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ingin pemerintahan desa dapat berperan maksimal dan mampu berkontribusi dalam menekan laju urbanisasi.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Ada potensi di rural area, di daerah-daerah pedesaan. Kalau seandainya mesin produksi, mesin ekonomi kita di kota bergerak, di desa bergerak serempak maka Indonesia akan melompat (mengalami kemajuan pesat),” ujar Mendagri.

Dalam pengarahannya Tito menyampaikan, digelarnya kegiatan ini merupakan upaya Kemendagri untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Baca juga: Instruksi Mendagri Pengendalian Polusi Udara Terbit, Karyawan Swasta Se-Jabodetabek Diminta WFH

Dirinya menceritakan, dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu silam, Mendagri berjumpa dengan sejumlah pejabat dari negara tersebut.

Saat itu Mendagri banyak menyimak tantangan yang tengah dihadapi oleh negara Jepang, yang salah satunya yakni banyaknya penduduk yang berusia senja.

Mayoritas penduduk di sana memiliki angka harapan hidup yang tinggi lantaran didukung oleh gaya hidup sehat, pola makan yang baik, hingga infrastuktur kesehatan yang andal.

Kendati demikian, Jepang juga memiliki pekerjaan rumah yang masih terus diatasi.

Hal itu seperti menurunnya angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk yang cenderung di angka minus.

Kondisi tersebut ditengarai akibat dari meningkatnya angka urbanisasi di Jepang.

“Why it happened? Akar masalah utamanya adalah karena terjadinya tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Jadi percentage people Japan live cities, ini angkanya around 91,7 percent of people in Japan live in cities,” ujar Mendagri.

Lantaran urbanisasi tersebut, saat ini kebanyakan penduduk di Jepang cenderung menetap di perkotaan.

Situasi itu menjadikan para penduduk Jepang, terutama yang berusia 20-49 tahun, cenderung menghadapi biaya hidup yang tinggi.

Hal ini kemudian berdampak pula terhadap keengganan sebagian besar penduduk untuk memiliki keturunan, sebab dikhawatirkan kondisi itu menambah beban biaya hidup keluarga.