Puan Sahkan 30 Resolusi untuk Asia Tenggara di Sidang Umum AIPA ke-44
Agenda sidang yaitu mengesahkan resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 memimpin Sidang Paripurna terakhir perhelatan sidang umum forum parlemen negara-negara ASEAN itu.
Agenda sidang yaitu mengesahkan resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara.
Sidang Paripurna Kedua merupakan rangkaian Sidang Umum AIPA Ke 44 yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, sejak tanggal 5 Agustus lalu.
Sementara itu Sidang Umum AIPA merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA tahun ini.
"Berdasarkan Order of Business, Sidang Paripurna Kedua dalam rangkaian Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA kali ini memiliki 3 agenda utama,” kata Puan saat membuka sidang paripurna AIPA, Rabu (9/8/2023).
Agenda tersebut adalah Presentasi dan Adopsi Laporan Komisi-Komisi, pengumuman tanggal dan tempat sidang Umum AIPA ke-45 dan penandatanganan Komunike Bersama (Joint Communique).
Puan kemudian mempersilakan ketua-ketua pertemuan komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama Sidang Umum AIPA ke-44 berlangsung.
Pertama adalah laporan dari Ketua Pertemuan Anggota Parlemen Wanita AIPA (WAIPA), Irine Yusiana Roba Putri.
Dalam laporannya, Irine menyebut WAIPA menghasilkan 3 resolusi pada Sidang WAIPA kali ini.
Kedua, laporan dari Ketua Pertemuan Parlemen Muda AIPA atau Young Parliamentarians of AIPA (YPA), Dyah Roro Esti Widya Putri, Adapun komisi anggota parlemen muda AIPA itu menghasilkan dua resolusi.
Ketiga, Komisi urusan politik yang disampaikan Fadli Zon.
Komisi politik menghasilkan 6 resolusi, dua di antaranya usul Indonesia yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama dan resolusi kerja sama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar.
Selain itu, Fadli Zon juga menyatakan bahwa komisi urusan politik menyepakati pembentukan komite Ad Hoc dalam upaya membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan. Dua resolusi dari komisi urusan politik pun juga disetujui anggota parlemen AIPA.
Keempat, Charles Honoris melaporkan hasil dari Komisi Ekonomi AIPA yang menghasilkan 5 resolusi. Dalam laporan yang dibacakan Charles, resolusi yang dihasilkan mengedepankan ekonomi hijau dalam setiap agenda kerja sama ekonomi antar negara.
Ketua DPR Puan Maharani Minta Program MBG Dievaluasi Total |
![]() |
---|
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun |
![]() |
---|
Rapat Paripurna DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM di MA, Berikut Nama-namanya |
![]() |
---|
Presiden Prabowo Kirim Surpres Revisi UU BUMN ke DPR |
![]() |
---|
Polri Bentuk Tim Reformasi, Puan Maharani Minta Hasilnya Terasa di Masyarakat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.