Kasus Toilet Gender Netral, Komisi X DPR Minta Semua Sekolah Internasional Diperiksa

Dia mengingatkan rencana pertemuan komunitas LGBT Asean dalam ajang ASEAN Queer Advocay Week (AQAW) di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Adanya rencana AQAW di Jakarta menunjukkan jika gerakan mendukung komunitas LGBT di Indonesia tetap berlangsung,” katanya.

Politisi PKB ini menilai adanya sekolah yang menyediakan toilet gender netral menunjukkan jika ada pengelola yang memandang jika LGBT merupakan suatu kewajaran.

Situasi ini tentu meresahkan karena secara tidak langsung mengenalkan kepada peserta didik jika wajar saja ketika memilih menjadi bagian dari LGBT.

“Kami mendapat informasi jika Kemendikbud dan Disdik Provinsi Jakarta telah menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan Daniel Mananta, namun kami mendorong agar dilakukan evaluasi besar-besaran terkait kurikulum pelajaran yang disampaikan di seluruh sekolah internasional yang ada di tanah air,” katanya.

Huda mengatakan evaluasi secara menyeluruh sekolah internasional di tanah air ini penting agar mereka tetap sesuai dengan koridor penyelenggaraan pendidikan yakni UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurutnya dalam UU 20/2003 jelas disebutkan jika tujuan pendidikan adalah agar peserta didik mampu mengembangkan potensi sehingga menjadi individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan terampil.

“Jadi meskipun sekolah internasional namun mereka tetap harus tunduk dengan UU Sisdiknas, toh banyak juga warga negara Indonesia yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional. Jadi evaluasi secara menyeluruh terhadap pola didik mereka juga cukup penting,” pungkasnya.