Rapat dengan Komisi III, Kakorlantas Polri Keluhkan Kurangnya Pengadaan Kamera ETLE

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Santyabudi membeberkan kalau pengadaan kamera electronik traffic law enforcement (ETLE) untuk penindakan tilang elektronik masih kurang.

Hal itu disampaikan Firman saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (5/7/2023).

"Kami laporkan kepada bapak dan ibu peserta rapat sekalian bahwa sampai hari ini jumlah kamera ETLE adalah 433 untuk yang statis, 5 untuk weight in motion atau untuk penimbangan yang bersifat mobile. Kemudian 806 mobil handheld, 65 mobil on board," kata Firman di dalam ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Yang dibutuhkan kami memiliki data masih cukup jauh bapak," sambungnya.

Adapun Korlantas Polri kata Firman, menargetkan pengadaan untuk kamera ETLE statis itu ada sebanyak 3.465 unit, 1.472 kamera ETLE weight in motion (WIM).

Tak hanya itu, kekurangan juga terjadi dalam pengadaan kamera mobile handled yakni sebanyak 39.691 unit, dan 1.261 mobile on board, serta 737 kamera ETLE portable.

Lebih jauh, Firman menyatakan kalau pemenuhan ETLE yang menjadi program Kapolri itu berada di tengah-tengah anggaran berjalan.

Baca juga: Polri Keluarkan Aturan Optimalkan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE dan Tiadakan Razia

Hal itu yang menurut dia membuat Korlantas Polri melakukan sosialisasi ke seluruh daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

"Kami mengadakan tour kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan di wilayah dengan mengingatkan tentang potensi peningkatan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya masing-masing karena ternyata potensi ini sampai triliunan," kata dia.

Tak cukup di situ, dalam rapat ini, Firman juga menyatakan, penggunaan ETLE yang ada saat ini masih terus dilakukan pengembangan.

Hal itu dilakukan agar, kamera ETLE bisa mengenali plat nomor kendaraan serta jumlah dan jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara di jalan.

"Sistem penegakan hukum berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik ini juga kita tingkatkan terus kemampuannya," tukas dia.