Aktivis Sebut Gugatan Tugas Jaksa di MK Bisa Ancam Pemberantasan Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis anti korupsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Umar Sholahudin menanggapi adanya gugatan atas kewenangan kejaksaan Agung mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia pun menyayangkan adanya gugatan tersebut.

Pasalnya, uji materi di MK itu dikhawatirkan mengancam kerja-kerja pemberantasan rasuah sekalipun dasar gugatannya lemah.

"Saya menyayangkan gugatan ini. Apa dasar hukumnya atau konstitusinya dia mengajukan itu terhadap kewenangan kejaksaan? Karena selama ini secara hukum, dia (kejaksaan) memiliki kewenangan (mengusut korupsi) dan dilindungi UU, lalu kenapa dipertanyakan?" kata Umar saat dihubungi, Selasa (30/5/2023).

Umar mengungkapkan bahwa darurat korupsi masih terjadi di Indonesia.

Untuk itu, ia menilai perlu dilakukan penguatan lembaga penegak hukum.

"Sampai sekarang, korupsi masih menjadi persoalan krusial. Negeri ini tidak bisa maju di berbagai bidang karena apa? Ya, karena korupsi," tuturnya.

"Makanya, semua lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, harus diperkuat. Dia punya peran dalam penyidikan kasus-kasu korupsi," imbuh Umar.

Dia mengakui bahwa kejaksaan masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugasnya, baik secara kelembagaan maupun personal.

Namun, solusinya bukan mencabut kewenangannya dalam mengusut kasus korupsi.

"Yang menjadi PR kejaksaan adalah bagaimana meningkatkan profesionalitas dan integritas, terutama dalam korupsi," kata Umar.

Secara umum, Umar juga mendorong lembaga-lembaga penegak hukum meningkatkan koordinasi sehingga upaya pemberantasan korupsi maksimal.

"Tapi yang jelas, di tengah persoalan korupsi yang masih darurat di Indonesia, lembaga-lembaga penegak hukum harus diperkuat agar korupsi ini bisa diberantas dan dihilangkan," katanya.

Diketahui, gugatan itu telah teregister di MK sejak 16 Maret lalu dengan nomor 28/PUU-XXI/2023.

Baca juga: Digugat Agar Tak Tangani Korupsi Lagi, Jaksa Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait di Sidang MK

Dalam petitum gugatannya, Yasin sebagai penggugat meminta agar Hakim Konstitusi membatalkan Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.