PKS: Jokowi Cawe-cawe di Pilpres karena Panik Elektabilitas Anies Terus Meningkat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe dalam kontestasi pilpres 2024 sebagai sesuatu yang tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi.

Presiden Jokowi, lanjut Mulyanto, seharusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, kepala negara tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat.

"Presiden cukup menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil," kata Mulyanto, kepada wartawan Selasa (30/5/2023).

Mulyanto menegaskan Presiden Jokowi harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya.

Karena itu presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya.

"Kalau presiden cawe-cawe terlalu jauh sama saja mengkhianati demokrasi. Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai. Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional," ujar Mulyanto.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024

Mulyanto melihat Presiden Jokowi panik dengan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat.

Sementara Anies Baswedan diyakini Jokowi merupakan figur capres yang tidak bisa diandalkan untuk melanjutkan program-program yang sedang dijalankan.

"Karena itu, untuk mengamankan program yang sudah dijalankan Presiden merasa perlu cawe-cawe mendukung capres selain Anies Baswedan," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menilai campur tangan kekuasaan dalam urusan pemilu sudah terlampau jauh.

Bahkan cenderung norak dan memalukan. Hal tersebut ditandai dengan adanya mobilisasi seluruh lembaga negara untuk mendukung sekaligus menjegal salah satu kontestan pemilu. Di antaranya melalui MK dan MA.

"Kita menginginkan publik partisipatif terhadap demokrasi yang berlangsung. Mereka kan subyek bukan sekedar obyek demokrasi. Kita menginginkan Indonesia sebagai negara demokrasi benar-benar dapat mengelola aspirasi publik ini dengan baik," ucapnya.

"Kita tidak ingin demokrasi yang menutup aspirasi dan partisipasi publik dan mengokohkan sosok partai yang otoriter dan berkarakter dinasti," tandas Mulyanto.