Perkuat Pertahanan IKN, Pengamat Intelijen Sarankan TNI Terapkan Strategi RMA, Apakah Itu?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN ) yang telah menjadi agenda nasional tak hanya memprioritaskan aspek infrastruktur semata.

Namun juga aspek pertahanan perlu diperhitungkan dengan matang jika ingin pembangunan IKN dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam gelar pembekalan Forum Strategi II Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61, Kamis 25 Mei 2023, pengamat intelijen pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djojonegoro mengungkap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang mungkin muncul. Itu sebabnya, aspek pertahanan sangat penting dalam pembangunan IKN

“IKN yang berada di jalur Air Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II berpotensi menjadi wilayah perlintasan kapal selam aliansi militer AUKUS. Terutama jika ketegangan di Laut China Selatan (LCS) meningkat. Kerawanan IKN jadi meningkat," kata Ngasiman Djoyonegoro di Jakarta.

Seperti diketahui, di kawasan Asia Pasifik sendiri terdapat beberapa aliansi militer yang salah satunya adalah AUKUS. AUKUS adalah aliansi militer tiga negara, Australia, Inggris, dan Amerika yang merespon situasi di LCS.

Dalam kesepakatannya, Amerika Serikat memberikan bantuan kapal selam tenaga nuklir kepada Australia.

Untuk membawa kapal selam dari Australia ke LCS, kapal selam itu tentu harus melewati Indonesia. Rute paling dekat adalah jalur ALKI II.

Potensi ATHG yang lain, kemajuan ekonomi di jalur IKN, memposisikan ALKI II sebagai kawasan yang terbuka. Tak hanya terhadap perdagangan komoditas legal, tetapi juga komoditas ilegal, seperti narkoba, black market hingga perdagangan manusia.

"Situasi ini menuntut banyaknya titik poin pertahanan, utamanya oleh TNI. Termasuk, operasi dan patroli. TNI harus mempersiapkan diri dengan program dan peralatan yang lebih canggih," kata Simon yang juga merupakan Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta.

Gelar kekuatan militer negara adidaya, jelas tidak akan jauh-jauh dari lautan Indonesia. Pasukan dan alutsista yang beroperasi di darat, laut dan udara, serta di ranah siber dan di ruang angkasa akan dikerahkan secara penuh untuk membendung kekuatan serangan China di kawasan Pasifik.

Baca juga: Lima RDTR Ibu Kota Nusantara Akan Ditetapkan Jadi Perka Otorita IKN Dalam Waktu Dekat

"Multi Domain Operation tak bisa ditawar lagi, kebijakan, program, SDM dan kelembagaan mulai diarahkan untuk menyiapkan multi-domain Operation," ungkap Simon

Multi Domain Operation merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk membangun interoperabilitas antar Matra sehingga serangan bisa lebih terarah dan efektif.

"Semua itu dikerangkakan dalam Revolution in Military Affairs (RMA). Indonesia telah memulai langkah RMA ini sejak Industri pertahanan digalakkan. Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan relevansi RMA tersebut untuk pertahanan IKN," kata Simon.

Baca juga: Connie Bakrie: Tidak Mungkin Smart Defence Bisa Dibangun di IKN Kalau Masih Berpikir Linear

RMA sendiri dideskripsikan sebagai penyertaan dan perluasan teknologi baru—misalnya drone, pencitraan satelit, dan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh—dalam taktik militer saat ini.

RMA umumnya dipuji karena kemampuannya mengurangi tingkat korban dan memfasilitasi pengumpulan intelijen.

Serangkaian kebijakan, program, SDM maupun kelembagaan fakta sejarahnya harus ditunjang dengan struktur fundamental yakni relasi dalam bentuk sinergi atau perimbangan (balanced of power) untuk terus diulas, baik di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang guna mengokohkan posisi Indonesia dalam permainan global.

Baca juga: Tarik Minat Investor ke IKN, Pemerintah Kembali Siapkan Sejumlah Insentif

“Setidaknya untuk mencapai relasi sinergi minimal memenuhi 4 instrumen dasar, yakni; diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi (DIME). Karena dengan terpenuhinya 4 instrumen tersebut yang tangible (berwujud nyata) itu akan mendorong instrument of power (instrumen kekuatan)," kata Ngasiman yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta tersebut.

Agenda pembekalan Forum Strategi II Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61, dibuka oleh Laksamana Pertama TNI Fauzi yang merupakan Wadan Seskoal, dan diikuti sebanyak 109 orang.

Mereka terdiri dari 101 orang merupakan Pasis AL, 2 orang Pasis AD, 2 orang lainnya dari Pasis AU, dan dari Pasis Polri berjumlah 4 orang, selain itu hadir pula para Pembina dan Pengasuh Seskoal.

Pembekalan Forum Strategi II Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 ini juga sekaligus sebagai instrumen penguatan pertahanan dalam lanskap mereaksikan isu-isu strategis di kawasan.

Mantan KSAU Ingatkan Aspek Kerawanan

Sebelumnya, Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyoroti aturan udara dan laut internasional menyangkut kerawanan pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dari aspek Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Chappy mengatakan, saat ini masih terjadi perselisihan antara aturan udara internasional yakni Konvensi Chicago dengan aturan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

Menurut Chappy perselisihan tersebut muncul karena Konvensi Chicago tidak mengenal adanya jalur bebas.

Menurut Konvensi Chicago, kata Chappy, kedaulatan wilayah udara sebuah negara bersifat utuh dan tertutup.

Namun, kata dia, UNCLOS 1982 memberikan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan satu persyaratan yakni memberikan jalur lintas damai atau innocent passage.

Hal tersebut, kata Chappy, menjadi tantangan tersendiri bagi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Ketahanan Nasional bertajuk Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara yang disiarkan di kanal Youtube Lemhannas RI pada Kamis (25/5/2023).

"Karena menurut hukum laut, jalur bebas laut yang diberikan itu juga memfasilitasi pesawat-pesawat terbang di kapal itu untuk terbang. Hukum udara internasional tidak mengenal itu," kata Chappy.

"Hukum udara intenasional tidak mengenal jalur bebas. Itu sebabnya kerawanan IKN akan bertambah dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia yang ALKI II atau ALKI III," sambung dia.

Selain itu, kata dia, hal tersebut menjadi lebih rawan lagi karena penerbangan liar atau tanpa izin, yang sulit dideteksi.

Menurutnya, hal tersebut karena pengelolaan wilayah udara kedaulatan di Selat Malaka pengelolaannya didelegasikan kepada negara lain untuk 25 tahun dan diperpanjang tanpa alasan yang sampai sekarang tidak bisa dipahami.

"Itu sebabnya kerawanan IKN yang akan kita desain, pengelolaan pertahanan negara, itu menjadi sangat rawan," kata Chappy.

Dalam paparannya, Chappy mengatakan Indonesia memerlukan sistem pertahanan udara yang outward looking.

Hal tersebut, kata dia, di antaranya belajar dari pengalaman peristiwa Pearl Harbor dan serangan 9/11 di Amerika Serikat.

"Dan kita juga harus memiliki hubungan baik. Harus memiliki inter-nation aggreement yang terbungkus di dalamnya tentang national defense system dengan tentu saja berbagai poin-poin national interest dan national policy," kata dia.

"Dan itu sebabnya maka semua negara, terutama negara-negara besar walaupun sudah kuat mereka tetap membangun sebuah aliansi, pakta, sekutu dan lain sebagainya," sambung dia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim dalam Seminar Ketahanan Nasional bertajuk Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara yang disiarkan di kanal Youtube Lemhannas RI pada Kamis (25/5/2023).