Ini Pandangan Ketua Banggar DPR RI Terkait Laporan Pemerintah Soal Pengelolaan Keuangan Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan pandangannya terkait laporan terbaru yang disampaikan pemerintah atas perkembangan pengelolaan keuangan negara.

Ia menilai, kinerja APBN per April 2023 menunjukkan perkembangan surplus Rp234,7 triliun atau 1,12 persen PDB.

Selain itu, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2023.

“Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, kita patut apresiasi para pegawai pajak tetap setia dan bekerja keras. Selain itu kepatuhan wajib pajak terhadap kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan mereka untuk tetap membayar pajak,” ungkap Said, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Selain itu, menurutnya kepatuhan wajib pajak terhadap kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan mereka untuk tetap membayar pajak.

"Kita wajib bangga terhadap kepatuhan para wajib pajak. Total SPT pada 2023 meningkat dari tahun lalu, yakni 13,11 juta menjadi 13,49 juta," tambahnya.

Karena kepatuhan itu pula, sebut Said, ditambah tumbuhnya perekonomian nasional, penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 persen dari target.

Kemudian, PPh nonmigas telah mencapai Rp 410,92 triliun atau 47,04 persen dari target, PPh migas mencapai Rp 32,33 triliun atau 52,62 persen dari target, serta PPN dan PPnBM mencapai Rp 239,98 triliun atau 32,2 persen dari target.

Sektor PPB dan pajak lainnya harus memacu lebih baik, karena realisasinya sebesar 12,3 persen dari target atau setara Rp 4,92 triliun per April 2023. Pemerintah daerah (pemda) memiliki andil untuk aktif mendorong realisasi penerimaan PBB agar lebih baik.

Baca juga: Ketua Banggar DPR Optimistis Tahun Politik Berdampak Positif ke Perekonomian Indonesia

Ekonomi baik dongkrak PNBP

Said menjelaskan, dampak ekonomi yang baik turut mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 217,8 triliun atau 49,3 persen.

Sebaliknya, sektor kepabeanan dan cukai harus bekerja lebih keras karena berjalan lambat. Saat ini, angkanya baru mencapai Rp 94,5 triliun atau 31,17 persen dari target.

"Belanja negara terkelola cukup sehat, meskipun kementerian/lembaga serta pemda harus lebih progresif lagi, agar memiliki daya ungkit perekonomian lebih besar. Realisasi belanja negara mencapai Rp 765,8 triliun, masih cukup rendah, karena masih 25 persen dari pagu," paparnya.

Ia melanjutkan, Indonesia perlu bersyukur bahwa realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17 persen dibandingkan tahun lalu, mengingat berbagai harga komoditas ekspor mengalami penurunan.

"Batu bara, CPO, jagung, dan minyak bumi semuanya menunjukkan tren penurunan harga. Pada tahun lalu, pemerintah menerima windfall effect akibat melambungnya harga batu bara, minyak bumi, dan CPO," imbuh Said.