Sabtu, 4 Oktober 2025

Jusuf Kalla Sarankan Jokowi Tiru Megawati dan SBY, PKB: Setiap Presiden Punya Gaya Berbeda

Sebelumnya JK meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Penulis: Reza Deni
WARTA KOTA/YULIANTO
Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla. JK meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi soal saran dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang meminta Presiden Joko Widodo mencontoh Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya.

JK mengatakan, seharusnya Jokowi menghindari keterlibatan dalam politik jelang akhir masa jabatannya.

Menurut Daniel, setiap presiden memiliki gaya yang berbeda-beda.

"Yang penting demokrasi harus dipastikan tetap berjalan baik sebagaimana komitmen Pak Jokowi yang disampaikan berulang kali," kata Daniel kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Ditambahkan Daniel, presiden memiliki hak untuk berbicara mengenai perpolitikan.

"Seluruh kebijakan pemerintah kan memang politik, bisa menjabat presiden pun dari proses politik, yang penting tetap menjaga demokrasi berjalan baik," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

"Tapi masukan-masukan yang ada seperti yang diberikan oleh Pak JK juga bagian dari dialektika untuk memajukan demokrasi," tutur dia

Sebelumnya, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Baca juga: Pengamat Menilai Kritik JK terhadap Jokowi soal Undang 6 Ketua Umum Parpol ke Istana Hal yang Wajar

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara.

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK

di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).

Menurut JK, Jokowi harusnya mengikuti langkah Presiden sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved