Golkar Beri Syarat ke PDIP Bila Ingin Gabung Koalisi Besar: Jangan Menguasai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily memberikan syarat kepada PDI Perjuangan (PDIP) apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar.

Ace meminta semua partai politik (parpol) termasuk PDIP tak memiliki niat menguasai koalisi besar apabila bergabung.

Dia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua Parpol yang ingin bergabung.

"Harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," kata Ace di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).

Ace menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar.

"Hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujarnya.

Baca juga: Petinggi Golkar Ungkap Kendala Belum Deklarasi Koalisi Besar

Dia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang.

Ace mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat.

"Kan segala sesuatu ada waktunya gitu, sekarang kan masih suasananya suasana bulan Ramadan ya kan," ungkapnya.

Terlebih, Ace menegaskan semua partai politik (parpol) yang akan bergabung dalam rencana koalisi besar adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Temui Ketua Umum Golkar, PSI Dorong Ganjar Jadi Capres Koalisi Besar

"Secara kebetulan semua partai koalisi ini berada dalam pemerintahan. Tentu ya kita harusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pemerintahan ini," ujarnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menanggapi perihal wacana koalisi besar untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Koalisi besar itu disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP.

Budiman mengatakan semua partai politik (parpol) berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden (capres) termasuk PDIP bila nantinya bergabung.