Kemenkumham Sebut Bakal Mapping Para Mantan WNI Korban Peristiwa 1965-1966 di Eropa Timur

"Dan ada hasil PP HAM yang kemarin itu dibuat oleh Presiden tentang pelanggaran HAM masa lalu. Kita sudah sesuai instruksi Presiden," sambungnya.

Sehubungan dengan Dirjen HAM yang baru saja dilantik, Yasonna mengatakan, telah menginstruksikan Dhahana Putra untuk terus mengikuti dan menindaklanjuti hasil Tim PP HAM.

"Saya sudah instruksikan dia untuk terus mengikuti, menindaklanjuti hasil tersebut," katanya.

Yasonna menambahkan, nantinya Dirjen HAM tentu perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak lainnya.

Baca juga: Menkumham Yasonna H Laoly Instruksikan Jajarannya Tindaklanjuti Hasil Rekomendasi Tim PP HAM Berat

"Berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, Kejaksaan, dan lemaga-lembaga lain. Karena ada beberapa institusi yang diperintahkan oleh Presiden," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang menugaskan 19 menteri melaksanakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PP HAM)

Nantinya, kata Mahfud, Ketua Tim PP HAM Makarim Wibisono dan timnya akan memantau pelaksanaan Inpres tersebut dari waktu ke waktu.

Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pertanyaan sejumlah tokoh masyarakat terkait tindak lanjut penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam acara Makan Siang dan Dialog dengan Tokoh Masyarakat di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Selasa (21/2/2023).

“Kita sedang siapkan Inpres, yang menugaskan 19 menteri untuk melaksanakan hasil rekomendasi PP HAM," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Selasa (21/2/2023).

"Nanti, ketua pemantau di lapangan adalah Pak Makarim Wibisono dan tim PP HAM yang dulu, mereka akan memantau pelaksanaan dari waktu ke waktu. Targetnya 1 April ini sudah selesai, sehingga bisa mulai terlaksana," sambung Mahfud.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas sejumlah topik di antaranya situasi politik khususnya menyangkut masukan agar pemerintah jangan melayani pembicaraan mengenai penundaan pemilu.

Soal itu, Mahfud mengatakan dirinya menjamin tidak ada penundaan pemilu dari pemerintah.

"Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan," kata Mahfud.

Selain sejumlah isu tersebut para peserta dialog juga membahas soal Indeks Persepsi Korupsi dan upaya pemerintah untuk menanganinya, perkembangan situasi keamanan di Papua, dan berbagai isu lainnya.

Sebelumnya aktivis perempuan, Zumrotin Susilo, dalam dialog tersebut mengatakan masyarakat sipil bangga dengan hasil tim PP HAM.