Pendidikan GOTAG
Dhahana Putra
Berita
-
Pelarangan Paskibraka Berhijab Tidak Sesuai Nilai Pancasila
Ketiadaan opsi pengenaan jilbab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 timbulkan kecurigaan publik.
-
Insiden Intimidasi Jemaat Gereja di Tangerang, Dirjen HAM Soroti Pentingnya Toleransi Beragama
Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM menyesalkan insiden intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika, Tangerang, Minggu (30/6/2024) lalu.
-
Kemenkumham Raih Predikat Badan Publik Informatif dalam Ajang Keterbukaan Informasi Publik 2023
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menerima penghargaan sebagai "Badan Publik Informatif" dari Komisi Informasi Pusat (KIP)
-
Kemenkumham Pastikan Hak Kaum Difabel di Pemilu 2024 Terlindungi
Kemenkumham menyampaikan, pelindungan hak kaum difabel dalam Pemilu 2024 menjadi satu fokus kerja.
-
Kemkumham Minta Perusahaan Pengembang Pulau Rempang Terapkan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, buka suara terkait bentrokan aparat gabungan dengan warga Pulau Rempang, Batam pada Kamis (7/9/2023).
-
Syarat Daftar Anggota LPSK 2024-2029 Dibuka Mulai 21 Agustus, Dilengkapi Berkas yang Dilampirkan
Panitia Seleksi (Pansel) penerimaan anggota dan pimpinan LPSK periode 2024-2029 membuka pendaftaran mulai Senin, 21 Agustus 2023.
-
Pendaftaran Anggota LPSK 2024-2029 Dibuka Mulai 21 Agustus, Ini Persyaratannya
Pemerintah bersama perwakilan masyarakat sipil telah membentuk Panitia Seleksi untuk Pimpinan dan Anggota LPSK untuk periode 2024-2029.
-
Pendaftaran Anggota LPSK 2024-2029 Dibuka Mulai 21 Agustus 2023, Ini Persyaratannya
Panitia Seleksi membuka pendaftaran bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2024-2029.
-
Dirjen HAM Kemenkumham Dhahana Putra Pimpin Pansel Anggota LPSK 2024-2029
Pemerintah bersama perwakilan masyarakat sipil telah membentuk Panitia Seleksi untuk Pimpinan dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
-
Soroti Kasus Mahasiswa Terjerat Kabel Optik, Dirjen HAM Harap Perusahaan Tanggung Jawab
Dirjen HAM Kemenkumham, Dhahana Putra berharap perusahaan di bidang telekomunikasi bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas bisnisnya.
-
Pengakuan Karyawati Pabrik Cikarang Korban Ajakan 'Staycation', Diancam hingga Nomor Diblokir
AD (23) seorang karyawati di sebuah pabrik di Cikarang mengaku kerap diajak staycation oleh atasannya dengan iming-iming perpanjang kontrak.
-
Buruh Wanita Cikarang Dipaksa Staycation Bareng Atasan, Kemkumham Sebut Ada Pelanggaran HAM
perbuatan atasan yang mensyaratkan "staycation bareng" untuk perpanjangan kontrak kerja sebagai pelanggaran HAM.
-
Respons Dirjen HAM soal Langkah Hukum Gubernur Lampung Sikapi Konten TikToker Bima
Dhahana Putra, menyayangkan langkah Gubernur Lampung, Arina Djunaidi, yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap Bima Yudho Saputro di media sosial
-
Kemenkumham Sebut Bakal Mapping Para Mantan WNI Korban Peristiwa 1965-1966 di Eropa Timur
(Kemenkumham) bakal melakukan mapping para mantan warga negara Indonesia (WNI) korban Peristiwa 1965-1966, yang berada di Eropa Timur.
-
KUHP Perzinahan Satpol PP Tidak Boleh Lakukan Penggerebekan, Kemenkumham: Kecuali di Aceh
Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengatakan KUHP tidak akan membatalkan peraturan daerah yang bersifat khusus.
-
Pro Kontra KUHP Hukuman Mati yang Baru, Kemenkumham: Masa Percobaan 10 Tahun Jadi Jalan Tengah
Dhahana mengungkapkan setelah menjalani masa percobaan 10 tahun, terpidana mati akan mendapatkan penilaian
-
Kemenkumham Sambut Positif RUU PPRT, Disebut Kemungkinan Jadi Prioritas di Tahun Depan
Dhahana menilai bahwa profesi PRT harus dilindungi dan negara harus hadir untuk memberikan suatu perlindungan
-
Kemenkumham Pastikan KUHP Baru Tak Akan Tumpang Tindih dengan UU Lain
Kementerian Hukum dan HAM memastikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak tumpang tindih dengan undang-undang lainnya.
-
Kemenkumham Persilakan Dewan Pers Ajukan Judicial Review KUHP ke MK
Kemenkumham mempersilahkan Dewan Pers melakukan judicial review KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Aturan Hukuman Mati dalam KUHP Baru Disebut Rentan Disalahgunakan, Ini Respons Kemenkumham
Plt Dirjen PP Kemenkumham Dhahana Putra memberikan tanggapan soal aturan hukuman mati dalam KUHP setelah disorot Hotman Paris.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved