TAG
pelanggaran HAM berat
Berita
-
Komnas HAM Belum Simpulkan Pelanggaran HAM Berat di Kasus Rantis Brimob Lindas Pengemudi Ojol
Komnas HAM berjanji akan menyampaikan kesimpulan setelah seluruh data dan bukti diperoleh secara menyeluruh.
-
Amnesty Kritik Pernyataan Mensesneg yang Tak Permasalahkan Usulan Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional
Usman Hamid, mengkritik pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tak masalah usulan jadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
-
Tanggapi Yusril, Mahfud MD: yang Boleh Menyatakan Pelanggaran HAM Berat Komnas HAM
Mahfud MD menanggapi pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait pelanggaran HAM berat.
-
Bantah Menko Yusril, Bivitri Susanti Tegaskan Kasus 98 Jelas Pelanggaran HAM Berat
Bivitri Susanti menegaskan peristiwa kekerasan pada tahun 1998 di Indonesia termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
-
Menko Yusril Tegaskan Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Menurut Yusril pelanggaran HAM berat tidak terjadi dalam beberapa tahun terkahir ini di Indonesia.
-
Amnesty Internasional: DPR Periode Baru Wajib Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Pelantikan DPR baru, kata dia, adalah momen penting untuk menegaskan kembali tanggung jawab wakil rakyat dalam membela hak-hak rakyat.
-
Bakal Ajukan Protes, PDIP Desak Jokowi Masukkan Peristiwa Kudatuli Jadi Pelanggaran HAM Berat
PDIP mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.
-
Sah! AS Tetapkan 5 Unit Militer Israel Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Tepi Barat
Amerika Serikat telah menetapkan lima unit militer Israel telah melakukan pelanggaran HAM berat di Tepi Barat sebelum perang Gaza.
-
AS Sebut Lima Unit IDF Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Tapi Terus Gelontor Senjata ke Israel
Amerika Serikat mulai berbalik membela warga Palestina dan menuding bahwa Israel yang selama ini melakukan pelanggaran hak asasi manusia
-
KontraS: yang Disampaikan Pemerintah di Sidang ICCPR Komite HAM PBB Bertolak Belakang dari Realitas
Kontras menuding apa yang disampaikan pemerintah saat berdialog dengan Komite HAM PBB di Jenewa dalam sidang ICCPR pada 11 sampai 12 Maret 2024 lalu
-
Mahfud MD Pamit ke Jokowi, Titip Pesan Pelanggaran HAM Berat Dituntaskan dan Aksi Kamisan
Panitnya Mahfud ke Presiden Jokowi karena mundur dari kabinet bersamaan dengan aksi kamisan serta pesan Mahfud minta pelanggaran HAM berat dituntaskan
-
Mahfud Titip Dua Hal untuk Penggantinya: Selesaikan BLBI dan Pelanggaran HAM Berat
Ada dua hal yang dititipkan Mahfud untuk penggantinya kelak: penagihan sisa hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan penyelesaian pelanggaran HAM.
-
Respons Soal Aksi Kamisan, Cawapres Mahfud MD Siap Tuntaskan Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat
Mahfud MD siap menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat jika dirinya dan Ganjar Pranowo memenangkan kontestasi pemilu presiden 2024.
-
Ganjar Cecar Prabowo Soal Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Jika Jadi Presiden
Ganjar mengatakan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.
-
Pemerintah Klaim Penyelesaian Yudisial dan Non-Yudisial untuk Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Pemerintah menggabungkan penyelesaian yudisial dan nonyudisial yang berprespektif korban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
-
Pasangan Prabowo-Gibran Tak Mau Jadikan Isu Pelanggaran HAM Berat sebagai Komoditas Politik
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, mengatakan pihaknya enggan menjadikan isu dimaksud sebagai komoditas politik.
-
Sekjen FOKO Purnawirawan TNI-Polri Ungkap Dampak Pengakuan 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Satu di antara dampaknya, kata dia, terdapat Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat dilarang pergi ke Amerika Serikat (AS).
-
Try Sutrisno dan FOKO Purnawirawan TNI-Polri Tolak Pengakuan 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Try dan FOKO Purnawirawan TNI-Polri menuntut pemerintah dalam hal ini Komnas HAM untuk meneliti kembali kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu
-
Eks Tapol 1965 Sentil Jokowi Soal Rekonsiliasi: Niatnya Baik Tapi Tindakannya Tidak Jelas!
Sastrawan yang juga penulis Putu Oka Sukanta merasa kesal betul dan belum puas mengenai adanya upaya rekonsiliasi meski pemerintahan Jokowi.
-
Kesaksian Eks Tapol 1965: Disetrum, Dilempar Kursi Saat Interogasi Hingga Kelaparan Nyaris Mati
Setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi juga dampak ikutan yang lebih kelam dan mengerikan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved