Minggu, 5 Oktober 2025

Mutasi dan Promosi di Polri

Daftar Mutasi 10 Jabatan Strategis di Tubuh Polri: 7 Kapolda, Kabaharkam, hingga Kepala Lemdiklat

Tiga orang yang menjadi pejabat utama Mabes Polri, termasuk Irjen Fadil Imran yang diangkat menjadi Kepala Baharkam (Kabaharkam) Polri.

IST
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap tujuh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Mutasi tertuang dalam surat telegram nomor ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. 

10. Wakapolda Metro Jaya

Brigjen Suyudi Ario Seto, mantan kapolres Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat, dimutasi sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya.

Sementara Brigjen Pol Hendro Pandowo Wakapolda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Sahlisosbud Kapolri.

Isu surat sakti Firli Bahuri

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Karyoto kini menjadi Kapolda Metro Jaya.

Karyoto menggantikan posisi yang sebelumnya diemban Irjen Fadil Imran. Fadil sekarang mengisi posisi Kabaharkam Polri.

Pengangkatan itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/714/III/KEP//2023 tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjamin, penarikan Karyoto dari komisi antikorupsi ke Polri tidak mengganggu kerja-kerja penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Insya Allah enggak," kata Nawawi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (29/3/2023).

Nawawi menjelaskan, sistem kerja di KPK tidak bergantung pada sosok personal.

Lembaga antirasuah, disebutnya, memiliki prosedur operasional baku (POB) dan proses bisnis (Probis).

Di sisi lain, Nawawi menyebut, KPK akan mencari pegawai untuk ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi menggantikan Karyoto.

Pengisian jabatan tersebut harus dilakukan melalui seleksi terbuka terbatas. Sebab, posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi merupakan jabatan definitif.

Nantinya, pihak-pihak yang akan mengikuti seleksi terbuka itu merupakan anggota KPK, bukan dari pihak luar.

“Karena untuk pejabat yang definitif, itu harus melalui seleksi terbuka terbatas,” jelas Nawawi.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved