Dukung Ketahanan Pangan, Mabes Polri Pantau Pendistribusian Pupuk Subsidi di Jawa Timur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri tanggal 6 Maret - 10 Maret 2023 melaksanakan tugas pemantauan distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di 3 kabupaten di Jawa Timur yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Nganjuk, dan Kab. Madiun.

Adapun tujuannya agar distribusi pupuk subdisi dan bantuan alat dan mesin pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan.

Dalam keterangan persnya, Jumat (10/3/2023) Herbert Nababan yang dulu dikenal sebagai Penyidik Senior KPK mengatakan pemantauan ini dipimpin oleh Hotman Tambunan bersama Yulia Anastasia Fuada, Yudi Purnomo, Wandi Gagantika dan dirinya.

Pemantauan juga bekerjasama dengan Tim dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain Yanti Ermawati, Ika Purwani, Ahmad Riyadi dan
Ramdani.

Sementara itu Hotman selaku Ketua Tim menambahkan bahwa sebelum ke lapangan, Tim bertemu dengan Sekda Pemrov Jatim dan jajarannya dari Dinas Pertanian dan Perdagangan yang selanjutnya bertemu dengan kepala daerah di masing-masing kabupaten yang dikunjungi yaitu Bupati Bangkalan, Bupati Nganjuk dan Bupati Madiun.

Dalam kunjungan tersebut, Satgassus juga bertemu dengan perwakilan PT Pupuk Indonesia, kios, dan distributor termasuk mendatangi kios pupuk subsidi serta kelompok tani yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian.

Adapun temuan satgassus secara umum yaitu: 

1. Alokasi kebutuhan pupuk urea sudah bisa mengakomodir sampai kira-kira 90 persen kebutuhan petani, sedangkan NPK masih di sekitar 45%. Dengan demikian memang pupuk bersubsidi masih kurang dari kebutuhan petani.

2. Masih terdapat beberapa persoalan dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi karena dinamika dan permasalahan keakuratan data

3. Sebagian besar bantuan alsintan belum terdistribusi secara merata di propinsi Jawa Timur.

4. Kementan dan Pemerintah Daerah mengalami persoalan utk keberlanjutan pembinaan alsintan yang sudah diserahkan kepada poktan/gapoktan.

Baca juga: Tinjau Gudang di Banyuasin, Ombudsman Pastikan Stok Pupuk Subsidi Melimpah

Terhadap permasalahan tersebut Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian dan Pemda untuk mengambil tindakan dan perbaikan sebagai berikut:

1. Pupuk bersubsidi masih kurang sehingga Pemerintah daerah perlu mencari alternatif pemupukan seperti pemakaian pupuk organik dan pembiayaan pengadaan pupuk non subsidi misalnya melalui KUR

2. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengakurasian data luasan lahan dan data petani penerima pupuk bersubsidi dan Kementerian Pertanian perlu segera memberikan petunjuk teknis yang jelas dan mudah diimplementasikan di lapangan yg juga mempertimbangkan kearifan-kearifan  lokal. Secara khusus para kios mempertanyakan terkait prosedur pendistribusian pupuk pada keluarga penerima yang meninggal dunia yang sampai dengan saat ini belum ada petunjuknya dari Kementerian Pertanian.

3. Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian seyogianya menyalurkan alsintan berdasarkan kebutuhan dan mempertimbangkan pemerataan pendistribusiannya sehingga tidak menumpuk di suatu lokasi tertentu.