KPK akan Panggil Rafael Alun Guna Klarifikasi soal Harta, Sebut LHKPN 2012 - 2019 Sudah Diperiksa

TRIBUNNEWS.COM - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memberikan klarifikasi terkait laporan transaksi keuangan Rafael Alun Trisambodo.

KPK, kata Ali, akan melakukan pemanggilan terhadap Rafael Alun soal kebenaran data kepemilikan harta kekayaannya.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael Alun pada tahun 2012 sampai dengan 2019.

Adapun hasilnya telah disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Keuangan, untuk kemudian ditindak lanjuti.

Pernyataan ini menjawab tuduhan soal lambatnya KPK dalam penanganan kasus.

"Terkait data LHKPN (tentang) salah seorang Penyelenggara Negara di Kementerian Keuangan, yang saat ini sedang ramai mejadi perbincangan publik, kami sampaikan bahwa KPK akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, untuk klarifikasi LHKPN yang telah dilaporkan dengan faktual (terkait) harta yang dimilikinya."

"Atas LHKPN yang bersangkutan pada tahun 2012 sampai dengan 2019, KPK pun telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya telah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Kementerian Keuangan terkait untuk tindak lanjut berikutnya."

Baca juga: Wapres Maruf Dukung Sri Mulyani Copot Jabatan Rafael Alun Trisambodo

"Hal ini sebagaimana fungsi LHKPN KPK yang tidak hanya melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan, tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para Penyelenggara Negara," kata Ali Fikri dari informasi yang diterima Tribunnews.com, Jumat (24/2/2023).

Ali Fikri mengatakan, selama 2022, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN.

Sebelumnya, pada tahun 2021, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 185 LHKPN.

Pemeriksaan ini untuk mendukung tugas-tugas Pencegahan korupsi atupun dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

"Sebagai bagain dari upaya pencegahan korupsi, LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang Penyelenggara Negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran Negara."

"Atas LHKPN tersebut, publik bisa melihatnya sebagai bentuk pengawasan, sehingga jika menemukan ketidakwajaran atau laporan LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai dengan profil kepilkan hartanya, publik dapat menyampaikannya kepada KPK," jelas Ali Fikri.

Baca juga: Sesali Perbuatan Anaknya, Pejabat Pajak Rafael Alun Mengundurkan Diri dari ASN Ditjen Pajak

Transaksi Keuangan yang Aneh

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan soal adanya transaksi keuangan 'yang aneh' pada mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.