Pemilu 2024
Hasto PDIP Kritik SBY, Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku
Demokrat merespons pernyataan Hasto Kristiyanto yang mengkritik tulisan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sistem pemilu.
Bukan melalui jalan pintas lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang dilakukan sejumlah orang saat ini.
"Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa 'tenang', bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judicial review ke MK," jelas SBY.
Tanggapan SBY Sebelumnya
SBY pun mengatakan, sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa disempurnakan.
Namun, kata dia, juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Baik proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.
"Namun, janganlah upaya penyempurnaannya hanya bergerak dari terbuka - tertutup semata," terangnya.
Menurut SBY, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan rakyat.
Dia berpendapat, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa, yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya).
"Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat," jelas SBY.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.