Hasto PDIP Kritik SBY, Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengkritik tulisan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sistem pemilu.

Sebelumnya Hasto menuduh Pemilu 2009 di era Pak SBY curang.

Padahal, kata Herzaky, fakta kecurangan pemilu jelas-jelas terjadi di Pemilu 2019.

Hasrzaky lalu mengungkit kasus Harun Masiku.

"Perilaku kadernya Hasto bernama Harun Masiku dan masih buronan sampai dengan saat ini. Sudah lebih dari 1.000 hari. Sedangkan Komisioner KPU terkait kasus ini sudah ditangkap dan dihukum. Apa kabar Harun Masiku, Hasto?" kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).

Kedua, Hasto juga bolak-balik menuduh Pemilu 2009.

Padahal, lanjut Herzaky, Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu menegaskan dalam berbagai kesempatan, Pemilu 2009 tidak ada kecurangan.

"Sekarang Prof Mahfud ada di kabinet Presiden Jokowi. Menkopolhukham pula. Kalau omongan orang yang berkompeten menyampaikan pemilu 2009 curang atau tidak, profesor pula, teman di kabinet pula, masih tidak mau didengarkan, apa lagi yang mau kita komentari?" ujarnya.

Baca juga: SBY Pertanyakan Urgensi Rencana Ganti Sistem Pemilu: Apakah Kondisinya Genting Seperti Tahun 1998?

Ketiga, Herzaky menyinggung sistem proporsional tertutup.

Menurutnya jika dipaksakan sistem proporsional tertutup, Demokrat khawatir makin banyak Harun Masiku-Harun Masiku bermunculan.

"Saran kami, Hasto, berhentilah berkata yang tidak berdasar fakta dan data. Malu sebagai elit politik memberikan contoh yang tidak baik," tandasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons soal kritikan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyinggung soal sistem pemilu.

Di mana, SBY menyebut ada upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. padahal, kata SBY, tidak ada kegentingan yang terjadi di tanah air yang mengharuskan mengganti sistem Pemilu.

Hasto secara tegas menyampaikan bahwa SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat lupa akan perjalanan partainya dan kejadian pada Desember 2008 jelang Pemilu 2009 lalu.

“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto saat menjawab pertanyaan awak media di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).