Komisi I DPR Minta KKB Ditumpas: Jangan Berlindung di Balik HAM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menilai tepat upaya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengirim pasukan tambahan ke Papua untuk pencarian dan evakuasi pilot pesawat Susi Air.

Menurut dia, sudah banyak anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil yang menjadi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sehingga, upaya pengiriman pasukan tambahan disebut sebagai tindakan cepat dan tepat.

“TNI dan Polri sudah diperintahkan presiden dengan tegas dengan jelas dan terukur. Jangan selalu HAM sebagai alasan, karena KKB sendiri tidak mempedulikan HAM korban,” kata dia, saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).

Dia meminta aparat TNI-Polri dan BIN bertindak tegas.

"Prajurit tambahan, diberikan otoritas tegas dan perintah yang jelas dan mendapatkan informasi yang tepat, persenjataan yang cukup. Mengejar pelaku baik yang terlibat langsung maupun yang merencanakan, baik yang mensuplay logistik atau pendanaan, apalagi persenjataan kepada KKB ini,” ujar Dave.

Selain itu, dia mendukung upaya Jenderal Dudung menggunakan pendekatan persuasif untuk menumpas teroris KKB.

Baca juga: Profil Sebby Sambom, Jubir TNPB OPM yang Sebut KKB Papua Sandera Pilot Pesawat Susi Air

“Langkah sudah sangat tepat dan sesuai koridor negara, karena KKB ini kalau sudah melakukan tindakan mereka berlari dan bersembunyi di tengah-tengah masyaeakat (sipil),” tuturnya.

TNI adalah garda terdepan negara mengatasi masalah ancaman kemananan nasional khususnya separatisme. Tindakan KKB, dia menambahkan, menggangu proses pembangunan di Papua. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pelayanan sosial secara umum cukup terganggu.

"Ini mencoreng nama baik Indonesia juga. Dan bisa berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," kata dia.