Pemerintah Diminta Tarik Pasukan Non-Organik dari Distrik Walaik Jayawijaya, Mabes TNI: Propaganda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Distrik Walaik meminta pemerintah segera menarik aparat TNI non-organik dari Distrik Walaik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan sejumlah alasan.

Pasukan non-organik adalah satuan militer yang tidak secara permanen ditempatkan atau terstruktur dalam organisasi militer wilayah tertentu, melainkan dikerahkan secara temporer untuk menangani situasi khusus seperti konflik, krisis keamanan, atau operasi militer tertentu.

Markas Besar TNI Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan hal tersebut merupakan propaganda.

Propaganda tersebut, ungkap dia, karena gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terdesak oleh operasi prajurit TNI.

"Hal-Hal seperti ini sering terjadi dan merupakan propaganda karena gerombolan OPM yang terdesak oleh operasi Penindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan dibantu oleh masyarakat," kata Kristomei saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (19/8/2025).

Kristomei adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan Akmil 1997 yang dalam waktu dekat akan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten.

Ia juga menegaskan tidak semua pergerakan pasukan TNI harus diberitahukan apalagi dalam rangka operasi penindakan.

Terlebih, operasi penindakan tersebut didasarkan pada informasi yang diperoleh dari masyarakat yang merasa terintimidasi oleh gerombolan OPM.

"Justru kehadiran TNI untuk melindungi dan menjaga masyarakat namun membuat gerakan gerombolan OPM menjadi sempit dan terbatas, serta sukar mendapatkan logistik dari kampung," kata dia.

Ia mengatakan dalam beberapa hari ini operasi penindakan yang dilakukan berhasil melumpuhkan beberapa gerombolan OPM.

Sehingga, lanjut dia, gerakan OPM semakin terjepit oleh kehadiran prajurit TNI.

"Sehingga dibuatlah narasi menolak kehadiran Prajurit TNI," ungkapnya.

Kehadiran prajurit TNI, kata Kristomei, juga didasarkan pada informasi tentang adanya OPM yang biasa merongrong dan mengancam masyarakat.

Selain itu, kata Kristomei, kehadiran prajurit TNI juga berdasarkan permintaan masyarakat setempat.

"TNI tetap mengedepankan pendekatan dialogis dan akan menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan Ibu pertiwi untuk sama sama membangun Papua," pungkasnya.