Direktur Lembaga Pendidikan UNESCO Puji Kartu Prakerja, Game Changer Pembelajaran Orang Dewasa

“Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” kata dia.

Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menambahkan, Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bisa secara bebas memilih pelatihan online yang tersedia di mitra e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja saat ini tanpa diskriminasi.
“Sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP,” ujar Denni.

Spesialis Statistik UN Women kantor Asia Pasifik Cecilia Tinonin mengungkapkan, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap perempuan pemilik usaha mikro. Tidak banyak perempuan yang bisa beralih ke digital dalam menjalankan usahanya.
“Pada 2022, ada 2.8 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke internet, dan perempuan, terutama pada kelompok usia yang lebih tua, berada pada posisi yang kurang menguntungkan,” kata Cecilia.

Ekonom dan peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore Maria Monica Wihardja mengatakan, ada sejumlah hal yang diperlukan dalam menerapkan transformasi digital yaitu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, pelatihan bersertifikat serta pembelajaran seumur hidup melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang.

Baca juga: Cara Membuat Akun Kartu Prakerja 2023 di dashboard.prakerja.go.id, Pendaftaran Sudah Dibuka

Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan memaparkan, dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan TNP2K, 96 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengaku puas dengan pelatihan yang diterima dan juga kecepatan pencairan insentif.

“Kartu Prakerja merupakan program pemerintah pertama di Indonesia dengan implementasi digital end-to-end dan pembayaran Government-to-Person (G2P) yang berpusat pada penerima manfaat,” kata Elan.

United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial.

Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Copenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. 

Selain itu juga perluasan pekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan.