Soal Penanganan Stunting, Menko PMK Sisir Kebutuhan USG Setiap Puskesmas di Daerah-daerah

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi melapor kepada Presiden Joko Widodo soal upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

Soal stunting, Muhadjir mengklaim telah melakukan roadshow untuk mendengar aspirasi dari para kepala daerah.

"Sekarang ini kan saya melakukan roadshow virtual. Jadi bupati-bupati di setiap provinsi kita undang untuk presentasi kemudian langsung kita tanya kekurangannya apa, butuhnya apa," kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Menkes Sebut Stunting Seperti Kanker, Imbau Jangan Sampai Stadium Empat

Dalam roadshow itu, Muhadjir menindaklanjuti aspirasi dari para kepala daerah.

Dia pun melakukan koordinasi soal lembaga mana yang harus mengeksekusi kebutuhan tersebut.

Diketahui, yang menjadi sorotan Presiden Jokowi soal penanganan stunting yakni belum meratanya alat kesehatan di setiap puskesmas.

"Sekarang ini yang sedang kita sisir adalah kebutuhan USG, dan antropometri. Setiap puskesmas sekarang harus sudah punya USG untuk memeriksa kehamilan karena USG ini sangat-sangat penting karena kalau kondisi janin tidak baik, masih berada di dalam kandungan itu lebih mudah intervensinya karena langsung lewat ibunya kan? Tapi kalau sudah lahir malah merepotkan," kata Muhadjir.

Baca juga: Kemenkes Targetkan Stunting Turun 17 persen di Tahun 2023

Soal alat antropometri, Muhadjir mengatakan banyak posyandu yang belum memiliki alatb tersebut.

"Makanya ini saya minta setiap bupati, ketika rapat butuh berapa, kemudian kan Bapak Presiden sudah memerintah kepada Pak Menkes tahun ini harus 100 persen USG maupun antropometri," ujar Muhadjir.

"Karena itu, yang alat pengukuran yang harus ada, harus standar. Kalau itu sudah cakupan, cakupan yang ditimbang dan diukur harus di atas 80 persen, kan? Kemudian, yang terakhir, harus terampil tenaganya harus terlatih betul," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal upaya menurunkan angka stunting dan juga sarana pra sarana untuk pos pelayanan terpadu (posyandu) di seluruh wilayah Indonesia.

Awalnya, Jokowi mengatakan bahwa jumlah balita di Indonesia sebanyak 21,8 juta jiwa, dengan jumlah posyandu yang tersebar sekitar 300 ribu, dan puskesmas 10.200 unit.

"Jadi sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik mudah menyelesaikan persoalan-persoalan ini," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023).

Jokowi mengakui problem puskesmas adalah tak meratanya di sejumlah wilayah. Kadang Jokowi menemuka 7 unit puskesmas dalam satu kecamatan.

Baca juga: Ibu Hamil, Yuk Persiapkan Kualitas ASI untuk Cegah Stunting Sedini Mungkin!