Epidemiolog: Harusnya PPKM Dicabut Sebelum Penyelenggaraan KTT G20 RI

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menilai bahwa pemerintah cukup berhasil melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan.

Namun dia menyayangkan, seharusnya pemerintah sudah bisa mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebelum penyelenggaraan KTT G20 Indonesia, di Bali.

Sebab ia menilai Indonesia telah memiliki kekebalan kelompok bahkan saat vaksin Covid-19 belum mencapai sekira 70 persen.

"Seharusnya sebelum G20. Bayangkan sebelum G20 kita sudah mencabut PPKM, seluruh dunia tahu," ujar Pandu pada Rilis Survei Nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara virtual, pada Minggu (22/1/2023).

Ia menilai pemerintah pada saat itu tidak terlalu percaya diri untuk mencabut PPKM.

Padahal 98,2% penduduk Indonesia sudah mencapai imunitas pada bulan Juli 2022, meskipun saat itu cakupan vaksin belum mencapai 70%.

"Indonesia negara yang diberkahi penduduknya, imunitas, dan sangat tinggi kadar imunitasnya. Karena divaksinasi oleh alam, kemudian dilakukan vaksinasi oleh pemerintah. Waktu itu saya menggunakan istilah, kita beruntung sebagai penduduk Indonesia mendapatkan vaksin dari Tuhan dan disusul oleh program pemerintah. Sehingga sebelum ada program booster, mereka sudah punya imunitas. Jadi tidak heran saat bulan Juli kita sudah tinggi sekali tingkat imunitasnya.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tidak Tahu Presiden Jokowi Sudah Resmi Cabut PPKM

Setelah lebaran tahun 2022, Epidemiolog itu mengusulkan pemerintah untuk mencabut PPKM.

Namun pemerintah saat itu masih ragu, sebab trauma dengan kasus penyebaran varian Delta pascalebaran di tahun 2021.

"Memang kita punya surveilan baru sehingga kita bisa mengamati varian-varian baru yang dikhawatirkan bisa meningkatkan lonjakan. Padahal saat pemerintah sudah harus mulai memulihkan ekonomi," ujarnya.

Menurutnya saat ini pemerintah telah berhasil bersama masyarakat untuk menanggulangi pandemi.

Survei LSI mengungkapkan bahkan hingga saat ini sebanyak 77,4% dari 1.221 responden yang disurvei merasa penggunaan masker saat ini masih cukup atau bahkan sangat diperlukan.

Mayoritas atau 59,3% masyarakat setuju atau sangat setuju jika warga tetap harus sudah vaksin sebagai syarat melakukan perjalanan, walaupun PPKM sudah dicabut.

Bahkan tidak ada partai oposisi yang menyerang kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi.